Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju MDGs 2015

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 5429 Kali

Menteri Negara PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, menyerahkan sejumlah bantuan yang sebagian besar berupa barang –barang kebutuhan wanita dan anak-anak korban gempa dan tsunami di kepulauan mentawai usai memberikan keynote speech pada pertemuan Musyawarah Daerah (Musda) VIII di gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (23/2).

Teks dan Foto: Eti Sri Nurhayati / Humas KPP & PA

 

Padang-Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi sumatera barat menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) VIII bertema “ BKOW bertekad Memperluas Jejaring untuk Mencapai Millenium Development Goals (MDGs) di gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Rabu (23/2).

 

Pada pertemuan tersebut, Menteri Negara PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar hadir memberikan keynote speech dan menyerahkan sejumlah bantuan yang sebagian besar berupa barang –barang kebutuhan wanita dan anak-anak korban gempa dan tsunami di kepulauan mentawai, Sumatera Barat.

 

Dalam sambutannya, Linda menghimbau untuk memberi affirmative action kepada perempuan untuk mengejar ketinggalan perempuan dalam politik dan mendorong perempuan untuk masuk dalam ranah politik agar bisa mewarnai kebijakan dan lebih memperhatikan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Linda mengatakan akan terus aktif meminta partai politik untuk memberi peluang lebih besar dalam memberikan kesempatan pada perempuan, termasuk dalam pencalonan pada pemilu mendatang.

 

Menurut Meneg PP-PA, sampai saat ini, baru sekitar 18 persen keterwakilan perempuan dalam legislatif. KPP-PA bersama dengan komisi VIII kini tengah menggodok Rancangan UU tentang Kesetaraan gender yang diharapkan dapat disahkan pada 2011.

 

Banyak tantangan yang masih kita hadapi untuk mencapai delepan tujuan MDGs yang dideklarasikan untuk dicapai pada 2015, diantaranya masih rendahnya pemahaman gender dan terbatasnya data gender, masih banyaknya peraturan daerah yang bias gender, masih tingginya angka kematian ibu, masih tingginya angka kemiskinan, serta masalah kerusakan lingkungan, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi kepedulian bersama, demi terwujudnya kesetaran gender dan hak-hak anak di berbagai bidang pembangunan, paparnya.

 

BKOW sebagai wadah organisasi perempuan, diharapkan dapat menjadi mitra stategis pemerintah dan ikut mengambil peran dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan sebagai advokator berbagai kebijakan pemerintah mengenai isu gender dan anak di daerah dan meminta kerjasama pemerintah daerah untuk membuat program-program penguatan jaringan/sinergi yang dapat diakses oleh P2TP2A, termasuk program-program komunikasi dan berita serta kemudahan dalam mengakses data terpilah. P2TP2A merupakan satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat, berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

(Eti Sri Nurhayati/Humas).

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 27 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 93 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 43 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 74 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 89 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…