Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju MDGs 2015

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2350 Kali

Menteri Negara PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, menyerahkan sejumlah bantuan yang sebagian besar berupa barang –barang kebutuhan wanita dan anak-anak korban gempa dan tsunami di kepulauan mentawai usai memberikan keynote speech pada pertemuan Musyawarah Daerah (Musda) VIII di gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (23/2).

Teks dan Foto: Eti Sri Nurhayati / Humas KPP & PA

 

Padang-Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi sumatera barat menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) VIII bertema “ BKOW bertekad Memperluas Jejaring untuk Mencapai Millenium Development Goals (MDGs) di gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Rabu (23/2).

 

Pada pertemuan tersebut, Menteri Negara PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar hadir memberikan keynote speech dan menyerahkan sejumlah bantuan yang sebagian besar berupa barang –barang kebutuhan wanita dan anak-anak korban gempa dan tsunami di kepulauan mentawai, Sumatera Barat.

 

Dalam sambutannya, Linda menghimbau untuk memberi affirmative action kepada perempuan untuk mengejar ketinggalan perempuan dalam politik dan mendorong perempuan untuk masuk dalam ranah politik agar bisa mewarnai kebijakan dan lebih memperhatikan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Linda mengatakan akan terus aktif meminta partai politik untuk memberi peluang lebih besar dalam memberikan kesempatan pada perempuan, termasuk dalam pencalonan pada pemilu mendatang.

 

Menurut Meneg PP-PA, sampai saat ini, baru sekitar 18 persen keterwakilan perempuan dalam legislatif. KPP-PA bersama dengan komisi VIII kini tengah menggodok Rancangan UU tentang Kesetaraan gender yang diharapkan dapat disahkan pada 2011.

 

Banyak tantangan yang masih kita hadapi untuk mencapai delepan tujuan MDGs yang dideklarasikan untuk dicapai pada 2015, diantaranya masih rendahnya pemahaman gender dan terbatasnya data gender, masih banyaknya peraturan daerah yang bias gender, masih tingginya angka kematian ibu, masih tingginya angka kemiskinan, serta masalah kerusakan lingkungan, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi kepedulian bersama, demi terwujudnya kesetaran gender dan hak-hak anak di berbagai bidang pembangunan, paparnya.

 

BKOW sebagai wadah organisasi perempuan, diharapkan dapat menjadi mitra stategis pemerintah dan ikut mengambil peran dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan sebagai advokator berbagai kebijakan pemerintah mengenai isu gender dan anak di daerah dan meminta kerjasama pemerintah daerah untuk membuat program-program penguatan jaringan/sinergi yang dapat diakses oleh P2TP2A, termasuk program-program komunikasi dan berita serta kemudahan dalam mengakses data terpilah. P2TP2A merupakan satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat, berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

(Eti Sri Nurhayati/Humas).

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…