Linda Gumelar: Pemilahan Data Gender Rampung 2014

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 983 Kali

Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar didampingi oleh Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Safruddin Setia Budi memukul Gong tanda dibukanya acara Rakornas Data Gender dan Anak di Hotel Horison Bekasi, Senin Malam, 26 September 2011.
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas KPP & PA


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan pemilahan data gender dan anak secara objektif serta tersistem rampung pada 2014.

"Saat ini, data yang kita miliki tidak terpilah secara jenis kelamin, namun secara umum saja. Misalnya dalam kasus kekerasan, tidak dipilah berapa jumlah korban lelaki dan perempuannya," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, di Bekasi, Senin Malam (26/9).

Hal itu dikatakan Menteri Linda Gumelar seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Data Gender dan Anak Tahun 2011 di Hotel Horison Bekasi.

Meneg PP & PA mengemukakan, data yang kurang baik atau kurang lengkap akan berdampak kepada kesalahan dalam membuat perencanan pembangunan.

Namun, katanya, data yang dihitung secara profesional dan sesuai dengan fakta lapangan akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

"Rapat koordinasi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pusat Statistik ini baru yang pertama kali kita laksanakan mengingat pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujarnya Istri Jenderal Agum Gumelar.

Ia mengatakan, data tidak valid di setiap daerah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah terhadap pentingnya data serta belum optimalnya sinergitas data antarkementerian atau SKPD.

Guna mengantisipasi hal itu, kata Linda, pihaknya mulai memfasilitasi pelatihan pengelolaan data gender dan anak untuk pengelola data di daerah yang dilakukan secara bertahap di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Hingga kini sudah 10 provinsi yang telah menerima pelatihan pengelolaan data di antaranya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Sumatera Selatan, Maluku, dan lainnya," katanya.

[sumber: antaranews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (90)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (80)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…