Ruyati Dipancung Saat Sistem Perlindungan TKI Dievaluasi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1653 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dievaluasi.

Menurut Linda, sekitar 1,5 bulan lalu Presiden SBY menyampaikan instruksi tersebut ke sejumlah kementerian terkait, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Di dalam proses evaluasi itu terjadi peristiwa hukuman pancung Ruyati," kata Linda Gumelar kepada wartawan saat berkunjung ke rumah Ruyati di Kampung Ceger, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 22 Juni 2011.

Namun, kata Linda, tidak ada pemerintah yang tidak melindungi warganya. Hukum pancung terjadi karena Pemerintah Arab Saudi tak memberitahu Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman itu. "Saudi sudah menyampaikan permohonan maaf soal itu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah melayangkat surat protes keras, dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Hanya saja, menurut Linda, hukuman pancung merupakah aturan yang sudah berlaku di negara tersebut. Jika tidak ada permohonan maaf dari keluarga majikan yang dibunuh, akan sulit menggagalkan pelaksanaan hukuman pancung. "Sekalipun Raja Arab Saudi menolak, jika keluarga tidak memaafkan itu sulit," katanya.

Kedepan, kata Linda, koordinasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum tidak hanya dilakukan swasta, yaitu perusahaan jasa penyalur. Tetapi pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara kedua negara, sehingga jika ada TKI bermasalah hukum, penanganannya bakal lebih efektif.

Dalam perekrutan calon TKI, Linda menghimbau dibekali pengetahuan tentang perundangan yang berlaku di negara tujuan. "Sehingga TKI itu paham hukum yang berlaku," katanya.

sumber: TEMPO Interaktif

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 28 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 22 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 40 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 75 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 89 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…