TKI Perlu Dibekali Pemahaman Mengenai Hukum

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1678 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Seluruh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan mutlak harus dibekali pemahaman mengenai hukum dan budaya negara tujuan. Hal itu diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan para TKI tersebut melakukan pelanggaran hukum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar saat berkunjung ke rumah Almh. Ruyati binti Satubi, di Kampung Serengseng Jaya, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Rabu pagi (22/6).

Linda menjelaskan pembekalan pengetahuan akan negara tujuan sangatlah penting. Menurutnya bekal itu akan menjadi pegangan pribadi bagi para TKI tersebut saat berada di negara tempatnya bekerja. Sehingga, dengan sejak awal dipersiapkan kemungkinan untuk terjadinya permasalahan pun bisa dihindari.

"Lebih jauh tentu kita juga berupaya agar tenaga kerja yang kita kirim adalah tenaga kerja formal bukan informal yang artinya skill dan pengetahuan yang dipersiapkan disini," katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai mencuatnya kembali rekomendasi moratorium, Linda menilai saat ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai semi moratorium. Hal itu dapat dilihat dengan turunnya angka pengiriman TKI pasca diberlakukannya pengetatan. "Saat ini angkanya dari bulan ke bulan semakin turun. Sekitar 20 persen. Sebenarnya sudah soft moratorium," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kementrian PPPA menyadari permasalahan moratorium tidak bisa dilakukan secara serta merta tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peran yang dapat dilakukan kementriannya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan baik bagi calon tenaga kerja maupun keluarga yang ditinggal.

"Kita siapkan program bina keluarga TKI. Kita harap TKI yang sudah pernah berangkat tidak lagi pergi tapi membuka lapangan kerja di daerahnya," ujar Linda.

[sumber: pikiranrakyat.com]
 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (27)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (33)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (42)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (399)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (108)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…