Linda Gumelar Kunjungi Rumah Ruyati

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1131 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu Pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya. Kunjungan Menteri Linda Gumelar ke rumah duka di Jalan Raya Sukatani, Cikarang, Bekasi tersebut disambut haru keluarga Ruyati yang terdiri dari ibunda, mantan suami, adik dan dua anaknya.

Dalam kunjungan tersebut menteri menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga. Menteri juga meminta pihak keluarga untuk bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam kesempatan tersebut pihak keluarga meminta kepada pemerintah melalui Menteri Linda Gumelar untuk memulangkan jenazah Ruyati ke Indonesia.

"Saya memohon kepada ibu untuk memulangkan jenazah kakak saya, agar pihak keluarga bisa merasa lebih tenang," kata adik kandung Ruyati, Mumun seraya menangis saat bertemu langsung dengan menteri, Rabu (22/6).

Bahkan Mumun mengatakan bahwa dirinya rela bersujud di hadapan menteri ataupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar keinginan keluarga terkait pemulangan jenazah bisa dipenuhi.

"Saya rela bertekuk lutut di kaki ibu dan Presiden SBY agar jenazah kakak saya bisa dipulangkan secepatnya," katanya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan dirinya akan berusaha tapi tidak berjanji. "Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu tapi saya tidak berjanji," kata Menteri Linda kepada keluarga terkait pemulangan jenazah.

Usai kunjungan tersebut, Menteri Linda mengatakan dirinya secara pribadi dan sekaligus mewakili pemerintah mengucapkan rasa duka cita mendalam atas kasus Ruyati.

"Pemerintah sudah berupaya yang terbaik dan saya rasa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warga negaranya," katanya.

Menteri juga menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dan diplomasi dengan pihak Arab Saudi terkait masalah TKI. Selain itu, menurutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu segera direvisi. Revisi itu perlu dilakukan sebagai salah satu solusi agar kasus seperti Ruyati tidak terulang kembali.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendorong UU 39 Tahun 2004 bisa segera direvisi," kata Linda.

"Masalah TKI berada di wilayah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga kami akan melakukan koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dengan instansi lain terkait revisi UU tersebut," katanya.

Linda juga menambahkan perlunya membekali TKI mulai dari rekrutmen, pelatihan hingga penempatan mengenai pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan sekaligus pentingnya pengawasan dan penegakan hukum. "Tujuannya agar para TKI mampu melindungi dirinya saat bekerja di luar negeri," katanya.

"Kasus pemancungan terhadap TKI Ruyati ini memprihatinkan, saya berharap tidak ada lagi kasus serupa pada masa mendatang, untuk itu revisi UU perlu dilakukan sesegera mungkin," katanya.

sumber: antaranews.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Seandainya Semua Orang Paham Kesetaraan Gender (15)

Manusia Indonesia memang sudah seharusnya melek dan sadar betapa kesetaraan gender dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat membawa lebih banyak…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

Optimalkan PUG melalui Berbagi Praktik Terbaik Daerah (42)

Yogyakarta (26/6) – Hari kedua rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Capaian Kinerja Pelaksanaan PUG…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Cegah dan Layani Anak Terjerat Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara (17)

“Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Masyarakat Harus Ikut Cegah dan Dampingi Anak Berhadapan Hukum di Maluku Utara (16)

“Saat ini, masih banyak Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dikucilkan, hingga diusir dari lingkungannya. Padahal, ABH yang…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

ANDIL DESA PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI (27)

Kab. Agam (26/06) - Di Indonesia, sepanjang Tahun 2018 tercatat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak terjadi.