Kesenjangan Gender Masih Terjadi di Jawa Barat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2192 Kali

BANDUNG, (PRLM).- Masyarakat Indonesia yang plural dan kental akan budaya patriarkis, sangatlah rentan akan permasalahan ketimpangan gender yang berdampak pada beragam aspek. Pendekatan pembangunan pun belum secara adil mempertimbangkan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sehingga akan turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Demikian diungkapkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar dalam sambutannya pada kegiatan roadshow advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi pimpinan daerah di ruang Sanggabuana Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (20/6).

Dalam kesempatan itu, Linda menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk perempuan sebesar 49,15 persen dari jumlah total penduduk dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,64 dan indeks pembangunan gender (IPG) mencapai 61,84.
Terkait indeks pemberdayaan gender (index development gender, IDG) di Jawa Barat, Linda mengatakan, Jawa Barat mencapai 55,77 point dan masih berada di bawah nilai IDG nasional, yaitu 62,3.

"Dari informasi ini, dapat kita lihat bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Jawa Barat, sehingga masih perlu peningkatan kualitas hidup manusianya, termasuk partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan," ujar Linda.

Linda menyebutkan, untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Dia menjelaskan, dalam keputusan Mendagri tersebut telah dijelaskan mengenai penguatan kelembagaan PUG harus dilakukan jaringan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pusat studi wanita di daerah masing-masing. "Jejaring kerjasama tersebut haruslah diperluas dengan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli tentang isu gender dan pemenuhan hak serta perlindungan anak," katanya.

sumber: pikiranrakyatonline

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 19 September 2019

INDONESIA MILIKI 117 PUSPAGA SEBAGAI UNIT LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (11)

Sejak diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2016, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hingga tahun ini…
Siaran Pers, Rabu, 18 September 2019

Palu Pulih, Perempuan dan Anak Palu Harus Bangkit! (46)

Bencana gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 SR disusul tsunami dan likuifasi yang mengguncang Palu, Sigi dan Donggala, pada…
Siaran Pers, Rabu, 18 September 2019

Toreh Banyak Prestasi, Kab. Sleman Jadi Salah Satu Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (57)

Kab.Sleman (18/09) “Anak Sleman, Anak Kita Semua”. Slogan tersebut bukanlah sekadar kata – kata bagi Kabupaten Sleman. Prestasi yang ditoreh…
Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (53)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (43)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang