Kesenjangan Gender Masih Terjadi di Jawa Barat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3802 Kali

BANDUNG, (PRLM).- Masyarakat Indonesia yang plural dan kental akan budaya patriarkis, sangatlah rentan akan permasalahan ketimpangan gender yang berdampak pada beragam aspek. Pendekatan pembangunan pun belum secara adil mempertimbangkan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sehingga akan turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Demikian diungkapkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar dalam sambutannya pada kegiatan roadshow advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi pimpinan daerah di ruang Sanggabuana Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (20/6).

Dalam kesempatan itu, Linda menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk perempuan sebesar 49,15 persen dari jumlah total penduduk dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,64 dan indeks pembangunan gender (IPG) mencapai 61,84.
Terkait indeks pemberdayaan gender (index development gender, IDG) di Jawa Barat, Linda mengatakan, Jawa Barat mencapai 55,77 point dan masih berada di bawah nilai IDG nasional, yaitu 62,3.

"Dari informasi ini, dapat kita lihat bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Jawa Barat, sehingga masih perlu peningkatan kualitas hidup manusianya, termasuk partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan," ujar Linda.

Linda menyebutkan, untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Dia menjelaskan, dalam keputusan Mendagri tersebut telah dijelaskan mengenai penguatan kelembagaan PUG harus dilakukan jaringan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pusat studi wanita di daerah masing-masing. "Jejaring kerjasama tersebut haruslah diperluas dengan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli tentang isu gender dan pemenuhan hak serta perlindungan anak," katanya.

sumber: pikiranrakyatonline

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 39 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 23 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 43 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 77 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 90 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…