Peran Psikolog Forensik Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3143 Kali

Bertempat di Gedung H Auditorium Fakultas Psikologi UI Depok, APSIFOR bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Psikologi MABES POLRI, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, diselenggarakan kegiatan Prakongres, Temu Ilmiah dan workshop Nasional dengan tema "Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana" yang dibuka rabu pagi ini (24/11).

Kegiatan yang akan dilaksanakan tiga hari kedepan ini, dihadiri oleh para tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Dekan Fakultas Psikologi, kegiatan ini dilakukan atas dasar sebagai wujud keprihatinan terhadap meningkatnya kasus pidana dengan korban anak maupun yang dilakukan oleh anak.

Dra. Y Puspito, MA selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, memberikan keynote speech Menteri Negara PP dan PA. "Komitmen Pemerintah terus meningkat terhadap perlindungan anak, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur Kementerian, yang semula Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",kata Puspito.

Berdasarkan keynote speech yang dibacakan, penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan selain dengan pengadilan anak. Berdasar pada KOnvensi Hak-Hak Anak, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan sanksi hukum sebagai upaya terakhir. Sehingga interogasi yang menekan psikologis anak dapat terhindari. Hal ini tentunya diperlukan keahlian dan teknik khusus yang berkaitan dengan ilmu psikologi, dan disinilah peran dari psikolog forensik dibutuhkan.

Harapan kedepan, melalui kegiatan ini peran dari psikolog forensik sangatlah penting dalam menggali informasi dari anak selaku tersangka, saksi dan korban tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada psikolog forensik dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai suatu profesi yang didukung oleh peraturan dan kebijakan yang ada. (Hasaumi Mayaranti / Humas)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 78 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 55 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 84 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 105 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…