Peran Psikolog Forensik Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1479 Kali

Bertempat di Gedung H Auditorium Fakultas Psikologi UI Depok, APSIFOR bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Psikologi MABES POLRI, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, diselenggarakan kegiatan Prakongres, Temu Ilmiah dan workshop Nasional dengan tema "Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana" yang dibuka rabu pagi ini (24/11).

Kegiatan yang akan dilaksanakan tiga hari kedepan ini, dihadiri oleh para tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Dekan Fakultas Psikologi, kegiatan ini dilakukan atas dasar sebagai wujud keprihatinan terhadap meningkatnya kasus pidana dengan korban anak maupun yang dilakukan oleh anak.

Dra. Y Puspito, MA selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, memberikan keynote speech Menteri Negara PP dan PA. "Komitmen Pemerintah terus meningkat terhadap perlindungan anak, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur Kementerian, yang semula Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",kata Puspito.

Berdasarkan keynote speech yang dibacakan, penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan selain dengan pengadilan anak. Berdasar pada KOnvensi Hak-Hak Anak, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan sanksi hukum sebagai upaya terakhir. Sehingga interogasi yang menekan psikologis anak dapat terhindari. Hal ini tentunya diperlukan keahlian dan teknik khusus yang berkaitan dengan ilmu psikologi, dan disinilah peran dari psikolog forensik dibutuhkan.

Harapan kedepan, melalui kegiatan ini peran dari psikolog forensik sangatlah penting dalam menggali informasi dari anak selaku tersangka, saksi dan korban tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada psikolog forensik dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai suatu profesi yang didukung oleh peraturan dan kebijakan yang ada. (Hasaumi Mayaranti / Humas)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Ruang Bermain Ramah Anak Dorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (19)

Jakarta (25/4) - Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan
Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Permasalahan Perempuan dan Anak Harus Ditangani Bersama! (24)

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

Kolaborasi dan Sinergi dalam Pembangunan PPPA Era 4.0 (214)

Kab. Tangerang, Banten (24/4) – Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

PEMERINTAH PERCEPAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUSPA  (90)

Tangerang (23/04) - Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak karena pemerintah tidak sanggup bekerja…
Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (242)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…