Peran Psikolog Forensik Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1825 Kali

Bertempat di Gedung H Auditorium Fakultas Psikologi UI Depok, APSIFOR bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Psikologi MABES POLRI, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, diselenggarakan kegiatan Prakongres, Temu Ilmiah dan workshop Nasional dengan tema "Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana" yang dibuka rabu pagi ini (24/11).

Kegiatan yang akan dilaksanakan tiga hari kedepan ini, dihadiri oleh para tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Dekan Fakultas Psikologi, kegiatan ini dilakukan atas dasar sebagai wujud keprihatinan terhadap meningkatnya kasus pidana dengan korban anak maupun yang dilakukan oleh anak.

Dra. Y Puspito, MA selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, memberikan keynote speech Menteri Negara PP dan PA. "Komitmen Pemerintah terus meningkat terhadap perlindungan anak, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur Kementerian, yang semula Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",kata Puspito.

Berdasarkan keynote speech yang dibacakan, penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan selain dengan pengadilan anak. Berdasar pada KOnvensi Hak-Hak Anak, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan sanksi hukum sebagai upaya terakhir. Sehingga interogasi yang menekan psikologis anak dapat terhindari. Hal ini tentunya diperlukan keahlian dan teknik khusus yang berkaitan dengan ilmu psikologi, dan disinilah peran dari psikolog forensik dibutuhkan.

Harapan kedepan, melalui kegiatan ini peran dari psikolog forensik sangatlah penting dalam menggali informasi dari anak selaku tersangka, saksi dan korban tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada psikolog forensik dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai suatu profesi yang didukung oleh peraturan dan kebijakan yang ada. (Hasaumi Mayaranti / Humas)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (29)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (45)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (49)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (93)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman