Linda Gumelar Prihatin Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1777 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar bersalaman dengan Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Muchlis Gafuri seusai Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pencampaian Kinerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Propinsi Kalimantan Selatan, Senin Siang [30/5].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengaku prihatin dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (Human Development Indeks) Indonesia yang berada pada urutan 111 dari 177 negara di dunia.

Indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah di dunia dan di tingkat ASEAN pun berada pada urutan tujuh dari 10 negara," ungkapnya, ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Roadshow dengan Gubernur, DPRD dan kepala daerah se Kalsel, di Banjarmasin, Senin (30/5).

Sejauh ini kedudukan dan peran perempuan, belum memadai karena pendekatan pembangunan belum mempertimbangkan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan gender.

Salah satu indikator untuk mengetahui kesenjangan gender ini, dapat dilihat dari masih rendahnya peringkat Gender Relatied Development Indek (GDI) dan Human Development Indeks (HDI). Indonesia berada pada urutan 80 dari 144 negara untuk GDI dan urutan 111 dari 177 negara untuk HDI.

Padahal dengan komposisi 49,9 persen penduduk Indonesia adalah perempuan dan 20 persen adalah anak-anak, sesungguhnya perempuan dan anak merupakan asset dan potensi yang besar bagi pembangunan.

"Perempuan dan anak harus menjadi perhatian bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia," tegasnya.

Kementerian PPPA sendiri dalam setahun terakhir ini telah melakukan roadshow pada 17 kementerian terkait, untuk memperjuangkan masuknya masalah perempuan dan anak dalam program pembangunan tiap kementerian.

Pada bagian lain, Linda juga menyoroti posisi IPM Kalsel yang berada pada urutan 26 di tanah air dan indek pembangunan gender masih rendah. Demikian juga dengan nilai Indeks Development Gender (IDG) hanya 59,86 lebih rendah dari rata-rata nasional 62,3.

Ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Kalsel dan masih perlunya peningkatan kualitas hidup manusianya.

Sekretaris Daerah Kalsel, Muchlis Gafuri, mengakui masih rendahnya IPM Kalsel ini.

"Kalsel telah bertekad untuk memperbaiki IPM dengan pembenahan tiga komponen pembentuk IPM yaitu pendidikan, pendapatan per kapita dan kesehatan," tuturnya.

[sumber: banjarmasinposnews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 37 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 94 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 46 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 77 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 90 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…