Advokasi PUG dan PPRG kepada Gubernur, Legislatif, dan Kepala SKPD di Provinsi Papua Barat
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 2383 Kali
Pada 29 Mei 2013 Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum melalui Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Advokasi PUG dan PPRG kepada Gubernur, Legislatif dan para Kepala SKPD di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan gender di Indonesia terutama wilayah Indonesia Timur.
Kesenjangan gender masih terjadi di Indonesia karena pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pemerintah berkomitman untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu Advokasi ini diharapkan dapat membercepat pelaksanaan strategi PUG dan pelaksanaan PPRG di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di segala bidang.
Terbaru
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 8 )
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 82 )
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 8 )
Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 82 )
Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )
Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…
Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan ( 84 )
Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…