Lokakarya Konvensi Diskriminasi Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2236 Kali

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri menggelar lokakarya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, dalam pembukaan lokakarya itu, di Jakarta, Senin, mengatakan, sudah 26 tahun lamanya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Menurut dia, ratifikasi itu bermakna bahwa sebagai negara peserta, Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip konvensi tersebut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

"Konsekwensi dari ratifikasi konvensi adalah bahwa negara memberikan komitmen mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," katanya.

Sebagai negara yang turut meratifikasi, kata dia, Indonesia memiliki kewajiban internasional dalam mengimplementasikan dan melaporkan pelaksanaan konvensi tersebut.

"Terdapat prasyarat agar pemerintah melakukan sosialisasi atas laporan periodik pemerintah Indonesia kepada publik, termasuk institusi nasional dan lembaga swadaya masyarakat, atas dasar tersebut, Kementerian Luar Negeri dan KPP-PA mengadakan lokakarya itu untuk menampung berbagai masukan," katanya.

Jakarta (ANTARA).

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 12 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 17 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 32 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 72 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 84 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…