Lokakarya Konvensi Diskriminasi Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1879 Kali

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri menggelar lokakarya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, dalam pembukaan lokakarya itu, di Jakarta, Senin, mengatakan, sudah 26 tahun lamanya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Menurut dia, ratifikasi itu bermakna bahwa sebagai negara peserta, Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip konvensi tersebut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

"Konsekwensi dari ratifikasi konvensi adalah bahwa negara memberikan komitmen mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," katanya.

Sebagai negara yang turut meratifikasi, kata dia, Indonesia memiliki kewajiban internasional dalam mengimplementasikan dan melaporkan pelaksanaan konvensi tersebut.

"Terdapat prasyarat agar pemerintah melakukan sosialisasi atas laporan periodik pemerintah Indonesia kepada publik, termasuk institusi nasional dan lembaga swadaya masyarakat, atas dasar tersebut, Kementerian Luar Negeri dan KPP-PA mengadakan lokakarya itu untuk menampung berbagai masukan," katanya.

Jakarta (ANTARA).

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Menteri Bintang: Mari Kita Kawal Pengesahan RUU PKS (20)

Jakarta (15/07) -  Penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, mengejutkan banyak pihak.…
Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Upaya-Upaya Pencegahan Praktik Sunat Perempuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama (59)

"Dulu saya menganggap sunat perempuan adalah suatu kewajiban yang harus saya laksanakan."
Siaran Pers, Selasa, 14 Juli 2020

Suara Anak Indonesia : Lindungi Kami, Patuhi Protokol Kesehatan! (139)

Sekitar 40 perwakilan anak terdampak Covid-19, anak positif Covid-19, serta anak dengan orangtua sebagai tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia melakukan…
Siaran Pers, Senin, 13 Juli 2020

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT  (34)

Jakarta (13/07) – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa…
Siaran Pers, Minggu, 12 Juli 2020

HAN 2020: Menteri PPPA Apresiasi Sinergi Dinas PPPA di Daerah dalam Pemberian Serentak Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak (148)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas PPPA di provinsi dan kabupaten/kota yang…