PELATIHAN ANALISIS DATA GENDER

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 6852 Kali

Yogyakarta, BPPM- Dalam rangka percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan khususnya untuk mendukung perencanaaan dan penganggaran yang responsif gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemampuan Pengambil kebijakan dalam melakukan analisis dan pemanfaatan data gender dan anak menjadi sangat penting disamping ketersediaan data pilah gender dan anak yang up to date. Hal tersebut disampaikan Kepala BPPM dr.Rochana Dwi Astuti dalam pembukaan Pelatihan Analisis Data gender di Yogyakarta.(25/6).

Pelatihan Analisis data gender tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY dengan dukungan penuh dari Strengthening Women’s civil Rights (SWR-GIZ). Pelatihan diikuti kepala bidang, kepala subbagian perencanaan dan staff teknis data dari SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disampaikan lebih lanjut oleh Kepala BPPM bahwa di Provinsi DIY telah dilakukan beberapa langkah untuk mendukung terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender antara lain Melalui Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0494 tahun 2010 diinstruksikan bahwa penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi DIY mulai tahun 2011 harus melalui Anggaran yang Responsif Gender. Kemudian Oleh Bappeda Provinsi DIY ditindak lanjuti dengan Surat Kepala Bappeda Prov. DIY No. 463/3117 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Penerapan Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimana semua SKPD di Provinsi DIY harus menyertakan análisis Gendernya dalam dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2012. Tahun ini pun ditindak lanjuti dengan Surat Kepala Bappeda No. 463/1346 tanggal 29 Maret 2012 tentang Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) di Tahun anggaran 2013.

Di bidang penyediaan data juga terus di dorong ketersediaan data pilah gende dan anak dengan membentuk Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak di Provinsi DIY yang kemudian dikuatkan dengan SK Gubernur Provinsi DIY Nomor 23/KEP/2012. Forum yang beranggotakan perwakilan dari SKPD terkait ini menjadi salah satu wadah koordinasi antar sektor dalam menyelenggarakan data gender dan anak. Melalui forum ini juga kami berharap muncul dorongan lebih kuat di seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi DIY untuk memperkuat ketersediaan data gender dan anak di SKPD masing-masing. Untuk meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan SDM dalam hal penyelenggaraan data gender diselenggarakan  pelatihan penyelenggaraan data gender dan anak bagi SDM pengelola data di SKPD yang didanai oleh APBD Provinsi DIY.

Sampai saat ini BPPM Provinsi DIY telah menginisiasi Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang diharapkan dapat menyatukan persepsi seluruh SKPD di provinsi maupun di Kabupaten/Kota tentang alur, mekanisme, waktu pengumpulan, dan jenis/format data Gender dan Anak yang diharapkan nantinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur DIY.

Pelatihan analisis data ini didesain berfokus pada kemampuan melakukan analisis data khususnya bagi para perencana di SKPD di Provinsi DIY dengan melibatkan narasumber dari Kementerian PP dan PA (Asdep Informasi Gender) dan dari SWR-GIZ. Dari pelatihan ini diharapkan kemampuan para perencana di SKPD di provinsi DIY akan meningkat dan pada gilirannya akan mendukung implementasi PPRG dalam Perencanaan Pembangunan di DIY. (AN & IG)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Menteri Bintang: Mari Kita Kawal Pengesahan RUU PKS (22)

Jakarta (15/07) -  Penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, mengejutkan banyak pihak.…
Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Upaya-Upaya Pencegahan Praktik Sunat Perempuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama (60)

"Dulu saya menganggap sunat perempuan adalah suatu kewajiban yang harus saya laksanakan."
Siaran Pers, Selasa, 14 Juli 2020

Suara Anak Indonesia : Lindungi Kami, Patuhi Protokol Kesehatan! (140)

Sekitar 40 perwakilan anak terdampak Covid-19, anak positif Covid-19, serta anak dengan orangtua sebagai tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia melakukan…
Siaran Pers, Senin, 13 Juli 2020

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT  (34)

Jakarta (13/07) – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa…
Siaran Pers, Minggu, 12 Juli 2020

HAN 2020: Menteri PPPA Apresiasi Sinergi Dinas PPPA di Daerah dalam Pemberian Serentak Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak (148)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas PPPA di provinsi dan kabupaten/kota yang…