Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2009 s.d 2014

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2445 Kali

Jakarta (26/11), Pertemuan Round Table Discussion Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang program perioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2009 s.d 2014 sangat penting dan strategis untuk menambah masukan baik berupa ide, pemikiran, dalam mempertajam program maupun kinerja Kabinet Indonesia Bersatu tahap 2. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa Satu Abad Kebangkitan Nasional merupakan kiprah perempuan sebagai kebangkitan perempuan dalam membangun bangsa secara terus menerus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, peran perempuan pada saat ini tidak dapat diabaikan bahkan menjadi kunci strategis dalam menentukan masa depan bangsa.

Pembangunan nasional selama ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka HDI (Human Development Index), GDI (Gender-related Development Index), dan GEM (Gender Empowerment Measurament). HDI Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun dan saat ini berada pada urutan ke-107 dari 177 negara berdasarkan Human Development Report tahun 2007/2008. Sedangkan GEM Indonesia yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan berdasarkan data BPS tahun 2006 juga meningkat terus dan menunjukkan angka 62,2. Namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar yang mengindikasikan besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Pertemuan ini diharapkan dapat memotivasi dan menggugah semangat kaum perempuan Indonesia untuk bangkit dengan cara mengaktualisasikan dan membuktikan potensi dan kemampuan diri sendiri dan kaumnya, sehingga mampu memberikan sumbangan yang positif dan bermakna bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan apabila kaum perempuan diberikan kesempatan dan akses yang sama secara adil dan setara dengan kaum laki-laki untuk berkiprah dalam pembangunan di segala bidang, di tingkat nasional dan daerah.
Tujuan pertemuan ini adalah menetapkan langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak di seluruh tahapan pembangunan, serta mengefektifkan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di tingkat pusat maupun daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Namun pelaksanaan PUG di Kementerian/Lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota mengindikasikan bahwa pelaksanaan PUG di instansi pemerintah pusat dan daerah masih belum berjalan dengan lancar dan optimal. Hal ini antara lain dapat dilihat bahwa hanya sedikit provinsi yang memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PUG, perempuan, dan anak.

Perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender melalui Kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, bertujuan agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada berbagai peluang dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Secara nyata hal ini terlihat dari masih termarjinalisasinya sebagian besar kaum perempuan, maraknya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses perempuan dalam proses dan struktur pengambilan keputusan publik, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi karena masih belum optimalnya akses perempuan terhadap pelayanan publik yang bermutu dan adil, serta berbagai faktor sosial budaya lainnya yang masih membelenggu kehidupan perempuan Indonesia. Semakin banyak jumlah perempuan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah disertai dengan kemiskinan akan berakibat semakin rentan kehidupan banyak keluarga.

Sementara itu, upaya perlindungan anak juga telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan berkurangnya jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006, dan 3,78 persen pada tahun 2007. Namun demikian, pekerja anak yang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk masih belum dapat diatasi secara tuntas, seperti pekerja anak di jermal, pabrik sepatu, asongan jalanan, dan lain-lain. Anak jalanan dan anak yang dieksploitasi secara seksual komersial masih belum juga teratasi. Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak masih belum menunjukkan penurunan walaupun telah ada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu program pembangunan yang disusun berdasarkan pemenuhan hak-hak anak adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. PNBAI 2015 disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak (UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), serta berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi dan komitmen internasional yang disepakati oleh Indonesia, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), Declaration on A World Fit for Children (WFC), dan Millennium Development Goals (MDGs). Namun, sejak dokumen PNBAI 2015 dikeluarkan, bentuk implementasi program belum dapat dijabarkan dengan baik terutama di tingkat daerah. Oleh karena itu, saat ini Rencana Aksi Nasional (RAN) PNBAI 2015 sedang disusun dan diupayakan untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan anak, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun oleh daerah.

Hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam round table discussion pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dijadikan momentum yang tepat untuk menampung berbagai gagasan strategis sebagai masukan untuk kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (16)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (27)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (408)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (104)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (90)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019