Meneg PP: Jangan Kirim TKI Ke Malaysia, Selama Masih Disiksa

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1446 Kali

Sikap dan tegas perlu dilakukan menyikapi kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, yakni dengan tidak mengirimkan TKI ke Malaysia. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta menegaskan itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan di Bekasi, Rabu (10/6).

Menyikapi kasus penyiksaan yang dialami TKI bernama Siti Hajar, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mengirim surat ke Duta Besar Indonesia di Malaysia agar menangani kasus itu secara intensif, termasuk penyiapan pengacaranya, selain itu, Siti Hajar harus menerima gajinya selama 3 tahun yang belum dibayarkan oleh majikannya.

Terkait kekerasan TKW di Malaysia, pemerintah Indonesia-Malaysia telah memiliki nota kesepahaman (MoU) TKI, namun kini sedang diperbaharui sebab ada beberapa hal krusial yang masih menjadi kendala. Menurut Meneg PP, hal krusial itu di antaranya adalah masalah TKI di Indonesia ditangani oleh Menakertrans, sedangkan di Malaysia ditangani oleh Menteri Urusan Keluarga. Selain itu, Indonesia meminta agar paspor milik TKI dipegang oleh TKI itu, namun ini tidak disetujui oleh Malaysia.

Meutia mengusulkan, dalam nota kesepahaman itu di atur bahwa majikan yang melakukan kekerasan msauk dalam daftar hitam (black list), sehingga tidak bisa lagi mempekerjakan TKW Indonesia. Namun hingga kini belum ada kesepakatan dengan pemerintah Malaysia.

Meutia menjelaskan, ila Indonesia tidak mengirim TKI ke Malaysia, maka perlu disiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengusahakan hutan produksi yang bisa menyerap tenaga kerja, juga d bidang pertanian, dan jasa untuk merawat orang lanjut usia.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap TKW di luar negeri juga terjadi karena permaslahan di dalam negeri. Mulai dari pemalsuan identitas (usia), keterampilan yang minim karena tidak dilatih, dan pemantauan aparat polisi terhadap tenaga kerja legal atau tidak legal. Dalam hal ini peran masyarakat juga perlu.

Sumber:

  • Meutia Hatta: Jangan Kirim TKI ke Malaysia (SUARA PEMBARUAN, 11/6)
  • Meneg PP: Jangan Kirim TKI Selama Masih Disiksa (SINAR HARAPAN, 11/6)

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (94)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (36)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (19)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (15)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017
Siaran Pers, Minggu, 16 Februari 2020

Kemen PPPA Terjunkan Tim Dampingi Anak Korban Perundungan di Malang (150)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim untuk menindaklanjuti kasus perundungan yang menimpa pelajar SMPN 16 Malang,…