Meneg PP: Jangan Kirim TKI Ke Malaysia, Selama Masih Disiksa

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1911 Kali

Sikap dan tegas perlu dilakukan menyikapi kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, yakni dengan tidak mengirimkan TKI ke Malaysia. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta menegaskan itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan di Bekasi, Rabu (10/6).

Menyikapi kasus penyiksaan yang dialami TKI bernama Siti Hajar, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mengirim surat ke Duta Besar Indonesia di Malaysia agar menangani kasus itu secara intensif, termasuk penyiapan pengacaranya, selain itu, Siti Hajar harus menerima gajinya selama 3 tahun yang belum dibayarkan oleh majikannya.

Terkait kekerasan TKW di Malaysia, pemerintah Indonesia-Malaysia telah memiliki nota kesepahaman (MoU) TKI, namun kini sedang diperbaharui sebab ada beberapa hal krusial yang masih menjadi kendala. Menurut Meneg PP, hal krusial itu di antaranya adalah masalah TKI di Indonesia ditangani oleh Menakertrans, sedangkan di Malaysia ditangani oleh Menteri Urusan Keluarga. Selain itu, Indonesia meminta agar paspor milik TKI dipegang oleh TKI itu, namun ini tidak disetujui oleh Malaysia.

Meutia mengusulkan, dalam nota kesepahaman itu di atur bahwa majikan yang melakukan kekerasan msauk dalam daftar hitam (black list), sehingga tidak bisa lagi mempekerjakan TKW Indonesia. Namun hingga kini belum ada kesepakatan dengan pemerintah Malaysia.

Meutia menjelaskan, ila Indonesia tidak mengirim TKI ke Malaysia, maka perlu disiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengusahakan hutan produksi yang bisa menyerap tenaga kerja, juga d bidang pertanian, dan jasa untuk merawat orang lanjut usia.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap TKW di luar negeri juga terjadi karena permaslahan di dalam negeri. Mulai dari pemalsuan identitas (usia), keterampilan yang minim karena tidak dilatih, dan pemantauan aparat polisi terhadap tenaga kerja legal atau tidak legal. Dalam hal ini peran masyarakat juga perlu.

Sumber:

  • Meutia Hatta: Jangan Kirim TKI ke Malaysia (SUARA PEMBARUAN, 11/6)
  • Meneg PP: Jangan Kirim TKI Selama Masih Disiksa (SINAR HARAPAN, 11/6)

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 12 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 16 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 32 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 71 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 83 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…