Menteri PP dan PA Kunjungi Lokasi Pengungsi Eks Gafatar

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 872 Kali

Jakarta (2/2) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini mengunjungi lokasi pengungsi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang telah dipulangkan dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini ditempatkan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur. Hingga Senin, 1 Februari 2016 pengungsi yang berada di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur berjumlah 432 orang yang terdiri dari 246 orang laki-laki dan 186 orang perempuan. Mereka berasal dari sejumlah daerah, yakni Medan, Jawa Tengah, Riau, Palembang, dan Jawa Barat. Selain ingin memastikan kondisi perempuan dan anak-anak, dalam kesempatan tersebut Menteri Yohana memberikan bantuan berupa peralatan bayi dan sejumlah kebutuhan perempuan yang dapat digunakan selama mereka berada di pengungsian.

“Kehadiran saya ke lokasi ini karena ingin memastikan kondisi perempuan dan anak-anak pasca kepulangan mereka dari Provinsi Kalimantan Barat. Saya ingin mereka mendapatkan kondisi dan suasana yang aman dan nyaman, tidak mengalami kekerasan, dan diskriminasi untuk meminimalisasi dampak traumatis yang dialami,” ujar Menteri Yohana di Cibubur, Jakarta Timur (2/2).

Menteri Yohana mengatakan pihaknya saat ini telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pendataan secara akurat, terkait latar belakang keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial guna mendapatkan penanganan yang maksimal. Dari hasil kunjungannya ke lokasi pengungsian, Menteri Yohana mendapati sebagian besar pengungsi merupakan anak-anak. Oleh karena itu, setelah mendapatkan data yang akurat, Menteri Yohana akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memberikan akses pendidikan / agar anak-anak dapat kembali bersekolah setelah kembali ke kampung halaman mereka. Sementara itu untuk kaum perempuan, Menteri Yohana akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat memberikan kesempatan dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah.

Lebih jauh Menteri Yohana menjelaskan Kementerian PP dan PA telah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pendampingan dan pengawalan trauma healing, khususnya kepada para perempuan dan anak. “Perlindungan dan pendampingan, baik secara fisik dan psikologis menjadi prioritas yang harus dilakukan agar korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Pemda setempat telah membantu mendatangkan para psikolog untuk memberikan trauma healing di shelter, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak,” tutup Menteri Yohana mengakhiri pembicaraan.

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (46)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (56)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…