Kementerian PP dan PA Siap Luncurkan Kebijakan Terkait Perempuan dan Anak yang Holistik dan Integratif

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3073 Kali

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dan Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum, Heru Kasidi ketika diwawancara media terkait peluncuran kebijakan perempuan dan anak yang holistik dan integratif, Kantor KPP dan PA, Jakarta (15/1).

 

Jakarta (15/1) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bappenas pada 2015 telah menyusun berbagai kebijakan nasional, yaitu Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA), Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO), Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, dan Roadmap Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIU. Hal ini menjadi skala prioritas guna meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan pemenuhan hak anak.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan 4 (empat) kebijakan tersebut direncanakan akan diluncurkan pada Januari 2016 di Jakarta dengan menghadirkan para Menteri terkait. “Kami ingin membangun sistem yang holistik dan integratif dengan melakukan intervensi terhadap seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama, dimulai dari anak, keluarga, hingga masyarakat,” ujar Pribudiarta.

Pribudiarta menambahkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari faktor budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, dimana kerap kali mengabaikan / memperkenankan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengatasi hal tersebut dengan mengubah persepsi / cara pandang / mindset  masyarakat terhadap hak perempuan dan anak. “Kami akan melakukan berbagai upaya, diantaranya mengembangkan bahan-bahan sosialisasi, advokasi, mendorong kampanye kreatif, memberikan pelatihan kepada para aparat penegak hukum, memberikan pendidikan/keterampilan hidup anak untuk mempertahankan hidup/terlepas dari segala bentuk kekerasan hingga membentuk kelompok-kelompok perlindungan anak mulai tingkat kabupaten/kota untuk menciptakan pola pengasuhan tanpa kekerasan dan dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan pemenuhan hak anak,” tutup Pribudiarta.

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (27)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (33)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (42)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (400)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (108)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…