Kementerian PP dan PA Siap Luncurkan Kebijakan Terkait Perempuan dan Anak yang Holistik dan Integratif

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2144 Kali

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dan Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum, Heru Kasidi ketika diwawancara media terkait peluncuran kebijakan perempuan dan anak yang holistik dan integratif, Kantor KPP dan PA, Jakarta (15/1).

 

Jakarta (15/1) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bappenas pada 2015 telah menyusun berbagai kebijakan nasional, yaitu Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA), Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO), Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, dan Roadmap Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIU. Hal ini menjadi skala prioritas guna meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan pemenuhan hak anak.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan 4 (empat) kebijakan tersebut direncanakan akan diluncurkan pada Januari 2016 di Jakarta dengan menghadirkan para Menteri terkait. “Kami ingin membangun sistem yang holistik dan integratif dengan melakukan intervensi terhadap seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama, dimulai dari anak, keluarga, hingga masyarakat,” ujar Pribudiarta.

Pribudiarta menambahkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari faktor budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, dimana kerap kali mengabaikan / memperkenankan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengatasi hal tersebut dengan mengubah persepsi / cara pandang / mindset  masyarakat terhadap hak perempuan dan anak. “Kami akan melakukan berbagai upaya, diantaranya mengembangkan bahan-bahan sosialisasi, advokasi, mendorong kampanye kreatif, memberikan pelatihan kepada para aparat penegak hukum, memberikan pendidikan/keterampilan hidup anak untuk mempertahankan hidup/terlepas dari segala bentuk kekerasan hingga membentuk kelompok-kelompok perlindungan anak mulai tingkat kabupaten/kota untuk menciptakan pola pengasuhan tanpa kekerasan dan dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan pemenuhan hak anak,” tutup Pribudiarta.

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (240)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (143)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (228)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (178)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (82)

LAKIP DEPUTI TKA 2018