Menteri PP-PA: Dorong Kepemimpinan Perempuan di Perguruan Tinggi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1209 Kali

Menteri Yohana memberikan materi tentang Program Pemerintah Terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Women Leadership Forum .

 

Tangerang (12/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri pertemuan Forum Kepemimpinan Perempuan di Institusi Pendidikan Tinggi dan menyampaikan satu topik, yaitu Program Pemerintah Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Novotel pagi ini.

"Perempuan harus berada di posisi pengambilan keputusan karena posisi ini yang akan membawa aspirasi separuh komunitas yang ada di setiap sektor pembangunan termasuk pendidikan", tegas Menteri Yohana. Disamping keberadaan perempuan di posisi pengambilan, mindset (pola pikir) juga diharapkan dapat membawa aspirasi keadilan untuk semua. Untuk itu kemampuan Leadership/kepemimpinan harus ditingkatkan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran, strategi pembangunan yang digunakan adalah strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata baik laki-laki maupun perempuan", sambung Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menambahkan bahwa dalam menilai kemajuan pencapaian perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, dapat diukur melalui Gender-related Development Index (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mengukur tingkat capaiannya berdasarkan tiga variabel, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan data tahun 2013, nilai IPG secara nasional adalah 69,57, meningkat dibandingkan 3 tahun yang lalu, yaitu sebesar 67,2. Namun bila di lihat IPG provinsi, akan diperoleh disparitas atau ketimpangan antar satu provinsi dengan provinsi lainnya, seperti IPG D.I Yogyakarta yaitu 74,75 yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NTB, yaitu 59,07.

Selain itu, untuk melihat keterlibatan dan partisipasi perempuan di wilayah publik, dapat dilihat pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selama tahun 2010-2013, IDG Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 68,2 menjadi 70,64. Sama halnya dengan IPG, disparitas nilai IDG antar provinsi masih tinggi. "Melihat hasil tersebut maka dapat disimpulkan pembangunan dan manfaatnya belum dirasakan secara merata di seluruh Indonesia", lanjut Menteri Yohana.

Forum yang merupakan Program Higher Education Leadership and Management (HELM) dari USAID ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan strategi tentang peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam jabatan-jabatan strategis pada perguruan tinggi. "Melalui Forum ini, strategi PUG juga dapat disebarluarkan di kalangan perguruan tinggi, sehingga kalangan akademisi memperoleh pemahaman yang benar dan komprehensif tentang PUG", pungkas Menteri Yohana.

 

Foto Terkait:

Menteri Yohana meresmikan Women Leadership in Indonesian Higher Education Network dengan memukul gong sebagai simbol

 

 

Para peserta forum dengan serius memperhatikan berbagai materi yang disajikan.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (90)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (80)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…