Menteri PP dan PA : Perempuan Nelayan, Potensi Besar Dalam Pemberdayaan Ekonomi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1537 Kali

Menteri Yohana Mencoba Membuat Abon di Rumah Abon Ikan "Fatimah Azzahrah"

 

Makassar (30/4) – Perempuan memiliki peran yang besar dalam kegiatan pengolahan hasil perikanan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan,  perempuan yang bergerak di pengolahan hasil perikanan sebanyak 867 ribu orang lebih, sedangkan laki-laki sebanyak 486 ribu orang. Sedangkan untuk pemasaran hasil perikanan perempuan ikut berperan hingga 2.8 juta orang dan laki-laki 1.9 juta orang dengan posisi perempuan lebih banyak sebagai pengecer hasil perikanan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, saat meresmikan Rumah Abon Ikan, Fatimah Azzahrah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/3).

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolah perikanan sebagian besar dilakukan oleh perempuan, dan ini sudah langsung ditunjukkan dengan peresmian rumah abon ikan ini,”ungkap Yohana dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama DPD IWAPI Sulawesi Selatan dengan Bank MANDIRI Wilayah X tersebut. Yohana lalu menyampaikan bahwa perempuan pengusaha seringkali dilaporkan kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan permodalan, pelatihan bagi usaha pengolahan hasil, dan akses kepada pelatihan manajemen agar dapat menjadi pengecer besar atau pun bergerak menjadi pengusaha yang berdaya saing.

“Meskipun telah terbukti peran aktif perempuan sebagai salah satu aktor penyelamat ekonomi Indonesia di masa krisis dulu, namun pada kenyataannya keberadaan perempuan di bidang ekonomi, utamanya yang berada di dalam tingkat usaha mikro, masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah,”ungkap Yohana. Padahal, mengacu pada  hasil survey IPB dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2011) diketahui bahwa 70% perempuan bekerja di usaha mikro khususnya di industri rumahan (IR), baik sebagai pelaku atau pemilik usaha. Untuk itu, Yohana menekankan tentang perlunya upaya serius untuk memberikan akses kepada perempuan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, Lembaga Masyarakat, dan lembaga keuangan seperti Bank Mandiri dan DPD IWAPI.

Dalam hal ini, Yohana menyampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sejak tahun 2004 ikut mendorong, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran perempuan terhadap hak ekonominya dan menumbuhkan jiwa wirausaha melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), yang intinya mengajak sinergi lintas sektor, baik pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.  Kebijakan ini diimplementasikan melalui Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri), yang sudah ada di 32 provinsi dengan pendekatan kelompok.

“Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi terhadap pengurangan kekerasan berbasis gender, meningkatkan kesempatan perencanaan keluarga serta membantu upaya pengurangan AKI. Adapun terkait perempuan nelayan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor Kelautan dan Perikanan. Ini dapat ditindaklanjuti dengan membangun kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat dan masyarakat sipil lainnya,”papar Yohana.

Di akhir sambutannya Yohana berharap upaya pemberdayaan perempuan nelayan dapat berkembang tidak hanya di satu lokasi saja, tetapi juga dikembangkan di lokasi yang lain sehingga memberikan hasil yang bermanfaat dalam upaya mendorong kaum perempuan unuk maju, berpendidikan, dan mandiri.

Setelah meresmikan Rumah Produksi Abon Ikan Fatimah Azzahrah, Menteri PP dan PA yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Deputi PUG Bidang Ekonomi, Sulikanti Agusni, dan juga Duta Besar Srilanka untuk Indonesia, Anoja Wijeyesekera, beserta rombongan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Lapas Perempuan Kelas II A Bolangi, di Kabupaten, Gowa, Sulawesi Selatan. Di sana Menteri PP dan PA bertemu langsung dengan para penghuni Lapas, dan memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam Lapas.

"Saya ingatkan tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap warga binaan terutama perempuan dan anak di lapas, kalau ada lapor segera ke saya didampingi orang tua atau petugas lapas," tegas Yohana. Yohana pun meminta agar pihak Lapas menjadikan tempat tersebut layaknya rumah sendiri bagi warga binaan di dalamnya.

Usai melakukan kunjungan ke Lapas, Menteri PP dan PA beserta rombongan bertolak untuk mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir Antang, Makassar, dan berkesempatan untuk berdialog dengan anak-anak di lingkungan sana. Yohana ingin memastikan bahwa setiap anak di sana tidak terkena tindak kekerasan, dan juga sudah terpenuhi hak-haknya, diantaranya yakni hak untuk memiliki akta lahir.

“Jadi tidak ada lagi pukul-pukul di sini kan, apa semua di sini sudah punya akta kelahiran,mohon kekerasan pada anak jangan sampai terjadi di sini yah,”ungkap Yohana disambut riuh puluhan anak-anak yang sudah menanti kedatangannya sejak siang hari. [HN]

 

Menteri Yohana Menandatangani Prasasti Peresmian Rumah Abon Ikan "Fatimah Azzahrah"

 

 

Kunjungan Menteri Yohana Lapas Perempuan Kelas II A Bolangi, di Kabupaten, Gowa, Sulawesi Selatan

 

Menteri Yohana menyapa anak-anak sekolah di Tempat Pembuangan Akhir Antang, Makassar

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (13)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (19)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (15)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (116)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)