Menteri PP dan PA: Diperlukan Komitmen dan Sinergitas untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berspektif Gender dan Peduli Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1496 Kali

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise Disambut dengan Upacara Peusijuek Ketika Tiba di Kantor Gubernur Aceh (26/4).

 

Aceh (26/4) - "Sudah saatnya kita harus mengangkat  kaum perempuan  untuk bisa bekerjasama dan bermitra dengan laki-laki dalam setiap tahapan pembangunan," ungkap Menteri PP dan PA, Yohana Yembise saat membuka “Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh” di Pendopo Gubernur Aceh (Meuligo), Minggu (26/4). Penyelenggaraan rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Provinsi Aceh dalam meningkatkan sinergitas dan optimalisasi  percepatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait isu-isu permasalahan perempuan dan anak.

“Pada Maret 2015, Saya menghadiri Sidang  sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat yang dihadiri  oleh 187 negara, dan sekitar 117 ribu perempuan”, jelas Yohana. Dalam persidangan disepakati “Planet 50:50“ agar dapat dicapai oleh seluruh Negara pada tahun 2030. Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tersebut, yaitu: (1) Kesetaraan Gender, (2) Pembangunan Berkelanjutan, (3) Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, bebas dari korupsi.

Sidang juga menyepakati 3 fokus program pemberdayaan perempuan, yaitu: penurunan angka kematian ibu, pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan dan penanganan korban KDRT.  Saat ini, salah satu yang masih menjadi perhatian kita adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yang ditargetkan  tercapai sebesar 102/100.000 kelahiran hidup  dalam tujuan MDG’S 2015, namun saat ini masih  359/100.000 kelahiran hidup. Disamping itu, masih banyak isu permasalahan lainnya antara lain   KDRT, trafficking, kekerasan seksual, tenaga kerja perempuan yang dieksekusi hukuman mati,  perempuan yang terlibat dalam peredaran  narkoba, dan lain sebagainya.

Selain itu, juga disepakati penggunaan istilah “Revolusi Mental” dalam membangun negara. Untuk itu, Indonesia harus menyiapkan Indikator-Indikator Revolusi Mental tersebut. Menteri Yohana juga menambahkan, ada  tiga kata kunci yang disampaikan Presiden kepada Para Menteri Kabinet Kerja, yaitu  turun ke masyarakat, kerja keras dan perubahan.

Sementara itu, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 247 juta, sekitar 5 juta ada di Provinsi Aceh, dengan komposisi jumlah perempuan dan laki-laki yang hampir seimbang. Sekitar 40% penduduk Aceh adalah usia anak yaitu di bawah 18 tahun; dan sekitar 1,5 juta atau 75% dari jumlah anak tersebut bersekolah dari TK hingga SMA. Yohana meminta seluruh kabupaten/kota aceh dapat menjadi daerah layak anak, karena saat  ini  dari 23 kabupaten/kota di provinsi ini, baru 4 yang dikategorikan layak anak,  yaitu: Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Banda Aceh dan Sabang. Dalam daerah yang layak anak itu tersedia rumah sakit layak anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, dan tersedia tempat bermain, serta terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi kabupaten/kota layak anak. Saat ini, di seluruh Indonesia, sudah 239 kabupaten/kota menginisiasi KLA. “Kita harus memperhatikan forum Anak,  memperhatikan undang-undang desa dan melibatkan perempuan  dan anak  dalam musrembang mulai dari desa, serta memperhatikan  penganggaran”, tegas Menteri PP dan PA.

Sedangkan di bidang perlindungan anak,  khususnya pemenuhan hak sipil anak,tercatat  baru 72 persen anak yang memiliki akte kelahiran. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan identitas anak yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan dan rawan menjadi korban trafiking dan kejahatan lainnya. Permasalahan lain adalah masih terdapat 1,67 persen anak usia (10-17 tahun) yang berstatus kawin atau cerai. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik dan jabatan publik baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih belum maksimal.

“Sudah saatnya  kita semua membangun komitmen dan sinergitas dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli hak anak,” tandas Menteri PP dan PA di akhir sambutannya. (ESN)

 

Foto Terkait:

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise Membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh di Pendopo Gubernur Aceh (Meuligo)

 

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise Berbincag dengan Gubernur Provinsi Aceh, Zaini Abdullah Saat Jamuan Makan Malam

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 19 Juni 2019

70 Tahun Kerjasama Indonesia – Filipina : Perkuat Bidang Ekonomi, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Filipina ke - 121, dan peringatan hubungan…
Siaran Pers, Selasa, 18 Juni 2019

Ditolak DPR RI, Rencana Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020 Perlu Dikaji Ulang (92)

Jakarta (18/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri Rapat Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2020…
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Gizi Seimbang (5)

Gizi Seimbang
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Pornografi Anak (6)

Bahaya Pornografi Anak
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Obesitas (8)

Obesitas