Republik Korsel Meminta Dukungan Indonesia dalam Penyelesaian Jugun Ianfu

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3400 Kali

Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan di sela sidang CSW 59 di New York

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan, Kim Heejung di sela sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di UN HQ, New York, AS (10/3)

Pertemuan yang merupakan inisiatif Menteri KG & Keluarga Republik Korea Selatan ini membahas isu "Jugun Ianfu" (perbudakan sex/ wanita penghibur) oleh Pemerintah Militer Jepang di wilayah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Korea merupakan salah satu negara dengan korban Jugun Ianfu yang cukup banyak. Praktek sex slavery tersebut telah meninggalkan dampak mendalam bukan hanya bagi para korban tetapi juga komunitas dan generasi pasca PD II, seperti trauma psikologis dan stigma yang terus melekat pada korban dan keturunannya.

Sebagian korban menuntut Pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara langsung, merehabilitasi nama mereka (para korban), dan memastikan Jugun Ianfu sebagai bagian dari kurikulum di pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Jepang. Untuk itu, Menteri KG & Keluarga Republik Korea meminta dukungan agar hal ini dapat didaftarkan di badan UNESCO PBB.

Sementara itu, persoalan Jugun Ianfu di Indonesia, berada pada fase pemulihan. Pemerintah Jepang telah meminta maaf kepada Pemerintah melalui Presiden RI dan memberikan santunan untuk para korban. Santunan tersebut digunakan untuk pembangunan Panti Sosial Tresna Wedha (PSTW) di beberapa provinsi atas kesepakatan Pemerintah RI dan Jepang. Pada saat ini, bagi Indonesia, kompensasi lebih lanjut didelegasikan kepada Kemensos sebagai penanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [ATK]

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Menteri Bintang: Mari Kita Kawal Pengesahan RUU PKS (8)

Jakarta (15/07) -  Penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, mengejutkan banyak pihak.…
Siaran Pers, Rabu, 15 Juli 2020

Upaya-Upaya Pencegahan Praktik Sunat Perempuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama (58)

"Dulu saya menganggap sunat perempuan adalah suatu kewajiban yang harus saya laksanakan."
Siaran Pers, Selasa, 14 Juli 2020

Suara Anak Indonesia : Lindungi Kami, Patuhi Protokol Kesehatan! (139)

Sekitar 40 perwakilan anak terdampak Covid-19, anak positif Covid-19, serta anak dengan orangtua sebagai tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia melakukan…
Siaran Pers, Senin, 13 Juli 2020

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT  (34)

Jakarta (13/07) – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa…
Siaran Pers, Minggu, 12 Juli 2020

HAN 2020: Menteri PPPA Apresiasi Sinergi Dinas PPPA di Daerah dalam Pemberian Serentak Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak (148)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas PPPA di provinsi dan kabupaten/kota yang…