Yohana Yembise: Peningkatan Kualitas SDM Dimulai Dari Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1404 Kali

Menteri PP-PA saat memberikan sambutan pada acara Muktamar IV Yayasan Salimah di Bumi Wiyata Depok (06/03).

 

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Untuk itu, Yayasan Salimah mengadakan Muktamar IV dengan mengambil tema "Menuju Profesionalisme Kerja dan Kinerja Salimah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Perempuan, Keluarga dan Anak Indonesia.”  Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise di Hotel Bumi Wiyata, Depok siang ini (06/03). “Saya menyambut baik diadakannya Muktamar Salimah ini, karena tema yang dijadikan tema diskusi ini sangatlah penting mengingat perempuan dan anak merupakan 70 % dari total penduduk Indonesia yang menurut data saat ini jumlahnya kurang lebih 240 juta jiwa.”, sambut Yohana saat membuka acara ini.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah berupaya untuk memenuhi peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan anak dan upaya perlindungannya melalui penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti pada UU no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mengevalusi Peraturan Menteri (PerMen) PP&PA no. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Melalui kajian tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdapat 5 pilar dalam indikator ketahanan keluarga yaitu 1) legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender; 2) ketahanan fisik; 3) ketahanan ekonomi; 4) ketahanan psikologis dan 5) ketahanan sosial budaya. Dimana di masing-masing indikator ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini perlu dipenuhi agar peningkatan kualitas perempuan, keluarga dan anak Indonesia dapat terwujud. Selain itu, KPP-PA juga berupaya untuk meningkatan pemenuhan hak akte kelahiran, hak pelayanan pendidikan dan kesehatan, hak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, hak agar perempuan dan anak terlindungi dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta hak anak didengar dan berpartisipasi bagi anak melalui kebijakan yang disusun, advokasi, sosialisasi, dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di K/L dan daerah.

“Saya berharap, melalui Muktamar ini dapat mendiskusikan isu-isu gender dan anak, mengidentifikasi peran keluarga untuk peningkatan kualitas perempuan, keluarga, dan anak, serta mendiskusikan strategi PP SALIMAH ke depan dalam meningkatkan profesionalisme kerja dan khususnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak.”, pungkas Menteri Yohana pada akhir kata sambutannya. [HM]

 

Foto Terkait:

 

 

Menteri PP-PA, Yohana Yembise membuka secara simbolis Muktamar IV Yayasan Salimah ini dengan memukul gong.

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (90)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (80)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…