Yohana Yembise: Peningkatan Kualitas SDM Dimulai Dari Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1602 Kali

Menteri PP-PA saat memberikan sambutan pada acara Muktamar IV Yayasan Salimah di Bumi Wiyata Depok (06/03).

 

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Untuk itu, Yayasan Salimah mengadakan Muktamar IV dengan mengambil tema "Menuju Profesionalisme Kerja dan Kinerja Salimah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Perempuan, Keluarga dan Anak Indonesia.”  Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise di Hotel Bumi Wiyata, Depok siang ini (06/03). “Saya menyambut baik diadakannya Muktamar Salimah ini, karena tema yang dijadikan tema diskusi ini sangatlah penting mengingat perempuan dan anak merupakan 70 % dari total penduduk Indonesia yang menurut data saat ini jumlahnya kurang lebih 240 juta jiwa.”, sambut Yohana saat membuka acara ini.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah berupaya untuk memenuhi peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan anak dan upaya perlindungannya melalui penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti pada UU no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mengevalusi Peraturan Menteri (PerMen) PP&PA no. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Melalui kajian tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdapat 5 pilar dalam indikator ketahanan keluarga yaitu 1) legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender; 2) ketahanan fisik; 3) ketahanan ekonomi; 4) ketahanan psikologis dan 5) ketahanan sosial budaya. Dimana di masing-masing indikator ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini perlu dipenuhi agar peningkatan kualitas perempuan, keluarga dan anak Indonesia dapat terwujud. Selain itu, KPP-PA juga berupaya untuk meningkatan pemenuhan hak akte kelahiran, hak pelayanan pendidikan dan kesehatan, hak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, hak agar perempuan dan anak terlindungi dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta hak anak didengar dan berpartisipasi bagi anak melalui kebijakan yang disusun, advokasi, sosialisasi, dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di K/L dan daerah.

“Saya berharap, melalui Muktamar ini dapat mendiskusikan isu-isu gender dan anak, mengidentifikasi peran keluarga untuk peningkatan kualitas perempuan, keluarga, dan anak, serta mendiskusikan strategi PP SALIMAH ke depan dalam meningkatkan profesionalisme kerja dan khususnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak.”, pungkas Menteri Yohana pada akhir kata sambutannya. [HM]

 

Foto Terkait:

 

 

Menteri PP-PA, Yohana Yembise membuka secara simbolis Muktamar IV Yayasan Salimah ini dengan memukul gong.

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (83)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (131)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (23)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (19)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019
Laporan Keuangan & BMN, Kamis, 15 Agustus 2019

Neraca KPPPA Audited 2018 (13)

Neraca KPPPA Audited 2018