Equal Futures Partnership ke-5 : Kemajuan Perempuan, Kemajuan Bangsa

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1397 Kali

Ketua Delegasi RI, Linda Amalia Sari Gumelar (Menteri PP dan PA) dengan Catherine Russel (U.S. Ambassador-at-Large for Global Women's Issues) berfoto bersama

di sela-sela Pertemuan High Level Dialogue Equal Futures Partnership" (EFP) ke-5, di New York City.

 

Pertemuan "High Level Dialogue Equal Futures Partnership" (EFP) kembali diselenggarakan untuk yang kelima kalinya pada 22 September 2014 lalu, di New York City. EFP merupakan inisiatif inovatif kerjasama multilateral yang bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi dan politik melalui program-program  konkret, reformasi kebijakan dan perundang-undangan. Sebagai salah satu inisiator EFP sejak tahun 2012 lalu, Indonesia pun turut mengirimkan delegasinya yang dipimpin oleh Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, dengan anggota delegasi ; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, pejabat eselon 1 dari Kementerian PP-PA, juga perwakilan dari KBRI di Washington. Dalam pertemuan EFP kali ini, tema yang diusung adalah"Increasing Women Representation in Senior Leadership Position" .

Dipimpin oleh Senior Advisor to U.S President Barack Obama, Valerie Jarrett, pertemuan EFP kali ini semakin semarak saat dibukanya acara oleh Menteri Luar Negeri America Serikat, Mr. John Kerry, yang juga dihadiri oleh para menteri atau setingkat menteri dari 24 anggota EFP. Pada kesempatan ini juga bergabung 3 anggota baru EFP yaitu Chili, Inggris dan Swiss, sehingga jumlah keseluruhan  anggota EFP saat ini adalah 27 termasuk UN Women dan Bank Dunia. “Kemajuan perempuan merupakan kemajuan suatu bangsa, dan apabila perempuannya berhasil, maka negarapun akan berhasil, “tegas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam sambutan pembukaannya. Ia kemudian menambahkan bahwa meningkatkan jumlah dan posisi perempuan di dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan lembaga swasta dinilai sebagai langkah strategis untuk memecahkan permasalahan suatu bangsa, antara lain dalam menghapuskan kemiskinan, menghapuskan kekerasan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan demokratisasi.

Dalam pertemuan tersebut, setiap negara diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan singkat terkait dengan pelaksanaan komitmen EFP. “Sudah banyak kemajuan yang dicapai perempuan Indonesia di bidang politik dan ekonomi dan di dalam memperkuat mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan  gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender,”ungkap Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari sebagai Ketua Delegasi RI.  Linda juga menyampaikan dalam pertemuan tersebut mengenai langkah untuk mempercepat peningkatan representase perempuan di bidang politik dan ekonomi, kerjasama dengan pemerintah terkait, organisasi perempuan, dan dunia usaha. “Namun demikian, Indonesia pun menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi. Untuk itu, kami mengharapkan melalui kerjasama EFP ini dapat dilakukan kerjasama bilateral maupun multilateral secara konkret, antara lain melalui "Capacities Building", "Best Practise", dan bantuan teknis di masa-masa yang akan datang,”kata Linda. Sebelumnya, pada pertemuan teknis tanggal 19 September 2014 lalu telah dibahas draft rencana aksi dan tata kelola mekanisme EFP di masa yang akan datang, untuk lebih mengkonkretkan kerjasama tersebut. (HN)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Seandainya Semua Orang Paham Kesetaraan Gender (16)

Manusia Indonesia memang sudah seharusnya melek dan sadar betapa kesetaraan gender dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat membawa lebih banyak…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

Optimalkan PUG melalui Berbagi Praktik Terbaik Daerah (43)

Yogyakarta (26/6) – Hari kedua rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Capaian Kinerja Pelaksanaan PUG…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Cegah dan Layani Anak Terjerat Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara (17)

“Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Masyarakat Harus Ikut Cegah dan Dampingi Anak Berhadapan Hukum di Maluku Utara (16)

“Saat ini, masih banyak Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dikucilkan, hingga diusir dari lingkungannya. Padahal, ABH yang…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

ANDIL DESA PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI (27)

Kab. Agam (26/06) - Di Indonesia, sepanjang Tahun 2018 tercatat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak terjadi.