Kajian Implementasi Anggaran Responsif Gender Sebagai Inovasi, Strategi dan Kreativitas Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2383 Kali

Menteri PP-PA. Linda Amalia Sari Gumelar membuka acara "Seminar Hasil Kajian Percepatan Implementasi Anggaran Responsif Gender di Indonesia:

Untuk Pembangunan Lebih Berkualitas" di Hotel JS Luwansa (26/06)

 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dengan The Asia Foundation, Pattiro dan Seknas Fitra dalam penyelenggaraan Study Implementasi Anggaran Responsif Gender. “Pada kesempatan ini, diharapkan dapat bertukar informasi dan konfirmasi terkait Hasil Studi Percepatan Implementasi PUG melalui PPRG di Pusat dan Daerah yang diharapkan akan menjadikan pembangunan lebih berkualitas.” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta (26/06).

Seminar yang berjudul “Seminar Hasil Kajian Percepatan Implementasi Anggaran Responsif Gender di Indonesia untuk Pembangunan lebih Berkualitas” ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  Seminar ini sangatlah strategis, karena membangun sinergi kebijakan, program dan anggaran  pembangunan yang responsif gender, baik tingkat nasional maupun daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan selama hampir 15 tahun, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Sebagai upaya dalam percepatan implementasi PUG tersebut, aspek gender mulai diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang memerlukan berbagai kebijakan strategis untuk diimplementasikan secara nasional.

Salah satu kebijakan strategis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah Surat Edaran Bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) yang diluncurkan pada tanggal 5 Maret 2013.  Dalam Stranas PPRG ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPRG, baik untuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Melalui peluncuran Stranas dan Juklak PPRG tersebut, seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi terlibat di dalamnya, sedangkan  sistem perencanaan dan penganggaran menjadi alat dan titik masuk untuk mengintegrasikan gender ke dalam tahapan perencanaan penganggaran di Indonesia.

Dengan demikian, para Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai penggerak (driver) PPRG, yaitu  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar menjadi lebih aktif berkomunikasi dan berkoordinasi satu dengan yang lain untuk menjalankan mandat Stranas PPRG tersebut. Sedangkan di kalangan masyarakat sipil, Stranas dan Juklak PPRG ini telah menjadi bahan penting untuk advokasi dan fasilitasi pelaksanaan PPRG, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu penggerak (drivers) PPRG melalui Seminar Hasil Kajian Implementasi Anggaran Responsif Gender mengapresiasi hasil kajian ini dan berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bersama baik tingkat nasional maupun daerah.  “Semoga hasil kajian ini dapat memberikan masukan untuk kita  di dalam percepatan pengintegrasian gender dalam pembangunan nasional dan menjadi benchmark kita didalam menyusun inovasi, strategi dan kreativitas untuk lebih mendaratkan gender didalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan PPRG” lanjut Linda Gumelar pada akhir sambutannya. [HM]

 

Foto Terkait:
Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar saat memberikan kata sambutan.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (39)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (28)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (18)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (130)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)