Untuk Keenam Kalinya, KPP-PA Berhasil Mempertahankan Opini WTP dari BPK

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 921 Kali

Setelah sukses di tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), untuk keenam kalinya berhasil mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tahun 2014 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013. Keberhasilan KPP-PA dalam mempertahankan opini tertinggi selama enam tahun berturut-turut ini merupakan bukti konsistensi dan komitmen KPP-PA dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pondasi kehidupan berdemokrasi.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA), Linda Amalia Sari, “Saya merasa bangga dengan capaian ini dan tentunya capaian ini tidak boleh berhenti di titik ini saja. Saya terus mengupayakan agar KPP-PA dapat terus mempertahankan opini WTP ini, sehingga kinerja KPP-PA semakin baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi stakeholder dan masyarakat luas. Semua upaya ini pun saya anggap sebagai satu langkah maju dalam penataan instansi pemerintah yang lebih baik, dimana hal tersebut menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan berdemokrasi yang sesungguhnya.”

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperiksa oleh BPK RI setiap tahunnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk Pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN ini pun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi.

Laporan Keuangan KPP-PA di Tahun Anggaran 2013 dinilai WTP oleh BPK RI karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak adanya permasalahan terkait kerugian negara yang jumlahnya signifikan, cukup dalam hal pengungkapannya, telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ada telah berjalan secara efektif. Mempertahankan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, diperlukan komitmen, kerja keras, dan integritas yang tinggi dari menteri dan seluruh pejabat serta pegawai KPP-PA untuk mencapainya. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat dalam hal pembinaan dan pendampingan pengelolaan Keuangan Negara juga menjadi bagian penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu.

Oleh karena itu, keberhasilan yang diraih KPP-PA pada tahun 2014 ini diharapkan dapat dipertahankan kembali pada tahun-tahun mendatang. Harapan KPP-PA untuk kembali mencapai opini tertinggi dalam Laporan keuangan merupakan sebuah target yang telah tertuang dalam perjanjian kerja antara Presiden dengan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara pada bulan November 2009 silam. [HN]

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (48)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (57)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…