Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Executive Director UN Women di New York

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1529 Kali
Foto Bersama
Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar berfoto bersama dengan Executive Director UN Women, Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka seusai pertemuan bilateral di Gedung UN New York (10/3).
 
New York – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan bantuan yang diberikan oleh UN Women melalui pertemuan bilateralnya dengan Executive Director Un Women, Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka yang dilaksanakan di Gedung UN Women New York (10/3).
 
Saat ini UN Women merupakan salah satu partner pemerintah yang sangat mendukung dalam merealisasikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungannya di Indonesia melalui kantor perwakilannya di Jakarta, dimana sejak  tahun 2010 Kementerian Pemberdayaan Perempuan berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA).
Pada kesempatan tersebut, Linda Gumelar menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dihasilkan dalam meningkatkan kedudukan perempuan dan anak, yaitu antara lain: bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam menggabungkan kebutuhan yang responsif gender kedalam peraturan Menteri Keuangan, melalui anggaran yang responsif gender dalam pembangunan dan telah diimplementasikan di 34 Kementerian/Lembaga sejak tahun 2013;  merumuskan RUU kesetaraan gender dan telah menjadi inisiasi parlemen di tahun 2010; Meningkatkan affirmative action dengan presentasi minimum sebesar 30% pada setiap partai di Indonesia dengan diperkuat adanya UU Partai Politik Tahun 2011; menerbitkan Buku Parameter Gender dalam Pembentukan Perundang-Undangan dimana digunakan sebagai pedoman oleh penegak hukum di Indonesia untuk mengintegrasikann isu gender dalam pembuatan UU.
Selain itu, bentuk kerja sama yang telah dihasilkan antara KPP-PA dengan UN Women selama ini antara lain: membuat Rencana Aksi Nasional dalam melindungi dan mendorong hak perempuan di daerah konflik, memetakan kedudukan dan perkembangan kebijakan perempuan dan anak, mendukung hasil kerja KPP-PA sebagai representasi di ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children).
 
“Sedangkan untuk tahun 2014 ini, kami pun bekerja sama dalam merumuskan draft Peraturan Presiden dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik, menghasilkan data terbaru tentang status dan hak perempuan dalam pengawasan, evaluasi dan laporan, membuat alat kebijakan di Kementerian/Lembaga terkait dengan menetapkan dokumen parameter gender dan merancang modul kurikulum pembelajaran yang responsif gender yang digunakan untuk kemajuan birokrat”, ujar Linda Gumelar saat menyampaikan bentuk kerjasama yang saat ini sedang dilakukan dengan perwakilan UN Women di Jakarta.
Diharapkan melalui pertemuan bilateral ini akan membuka lagi bentuk kerjasama lainnya untuk meningkatkan status perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seperti diketahui bahwa bertukar pengalaman dan best pratices serta kerjasama merupakan hal yang paling efektif dalam perkembangan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak di Indonesia.
 
“Kami sangat mengapresiasi terhadap Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terutama dalam bidang pencapaian butir-butir di MDGs dan kami sangat berharap Indonesia dapat terus mengambil peran dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di tingkat regional. Selain itu UN Women juga akan terus mendukung kerjasama dengan Indonesia.” Sambung Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka setelah mendengar penjelasan dari Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar. [HM]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 25 Juni 2019

Menteri Yohana: Orang Dewasa Harusnya jadi Contoh Baik bagi Anak! (22)

Miris, pasangan suami istri berinisial E (25) dan L (25) pada pertengahan Bulan Ramadan kemarin diduga mempertontonkan aktivitas persenggamaan kepada…
Siaran Pers, Selasa, 25 Juni 2019

Desa Bebas Pornografi Anak, Upaya Selamatkan Masa Depan Anak (29)

Kab. Agam (25/06) – Informasi yang mengandung unsur pornografi melalui internet menjadi ancaman besar bagi anak
Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (51)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (33)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (21)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018