Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Executive Director UN Women di New York

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2837 Kali
Foto Bersama
Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar berfoto bersama dengan Executive Director UN Women, Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka seusai pertemuan bilateral di Gedung UN New York (10/3).
 
New York – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan bantuan yang diberikan oleh UN Women melalui pertemuan bilateralnya dengan Executive Director Un Women, Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka yang dilaksanakan di Gedung UN Women New York (10/3).
 
Saat ini UN Women merupakan salah satu partner pemerintah yang sangat mendukung dalam merealisasikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungannya di Indonesia melalui kantor perwakilannya di Jakarta, dimana sejak  tahun 2010 Kementerian Pemberdayaan Perempuan berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA).
Pada kesempatan tersebut, Linda Gumelar menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dihasilkan dalam meningkatkan kedudukan perempuan dan anak, yaitu antara lain: bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam menggabungkan kebutuhan yang responsif gender kedalam peraturan Menteri Keuangan, melalui anggaran yang responsif gender dalam pembangunan dan telah diimplementasikan di 34 Kementerian/Lembaga sejak tahun 2013;  merumuskan RUU kesetaraan gender dan telah menjadi inisiasi parlemen di tahun 2010; Meningkatkan affirmative action dengan presentasi minimum sebesar 30% pada setiap partai di Indonesia dengan diperkuat adanya UU Partai Politik Tahun 2011; menerbitkan Buku Parameter Gender dalam Pembentukan Perundang-Undangan dimana digunakan sebagai pedoman oleh penegak hukum di Indonesia untuk mengintegrasikann isu gender dalam pembuatan UU.
Selain itu, bentuk kerja sama yang telah dihasilkan antara KPP-PA dengan UN Women selama ini antara lain: membuat Rencana Aksi Nasional dalam melindungi dan mendorong hak perempuan di daerah konflik, memetakan kedudukan dan perkembangan kebijakan perempuan dan anak, mendukung hasil kerja KPP-PA sebagai representasi di ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children).
 
“Sedangkan untuk tahun 2014 ini, kami pun bekerja sama dalam merumuskan draft Peraturan Presiden dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik, menghasilkan data terbaru tentang status dan hak perempuan dalam pengawasan, evaluasi dan laporan, membuat alat kebijakan di Kementerian/Lembaga terkait dengan menetapkan dokumen parameter gender dan merancang modul kurikulum pembelajaran yang responsif gender yang digunakan untuk kemajuan birokrat”, ujar Linda Gumelar saat menyampaikan bentuk kerjasama yang saat ini sedang dilakukan dengan perwakilan UN Women di Jakarta.
Diharapkan melalui pertemuan bilateral ini akan membuka lagi bentuk kerjasama lainnya untuk meningkatkan status perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seperti diketahui bahwa bertukar pengalaman dan best pratices serta kerjasama merupakan hal yang paling efektif dalam perkembangan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak di Indonesia.
 
“Kami sangat mengapresiasi terhadap Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terutama dalam bidang pencapaian butir-butir di MDGs dan kami sangat berharap Indonesia dapat terus mengambil peran dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di tingkat regional. Selain itu UN Women juga akan terus mendukung kerjasama dengan Indonesia.” Sambung Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka setelah mendengar penjelasan dari Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar. [HM]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 16 November 2019

Mengenal Sosok Perempuan Pejuang Industri Rumahan di Kabupaten Kendal   (151)

Sejak 2016,  model pengembangan  industri rumahan (IR) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sudah dilaksanakan di…
Pengumuman, Jumat, 15 November 2019

RALAT PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (7256)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai…
Siaran Pers, Rabu, 13 November 2019

Kemen PPPA Dorong PUG di Berbagai Sektor (121)

Sebagai bentuk asistensi kepada Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, Kemen PPPA melakukan kegiatan…
Siaran Pers, Jumat, 15 November 2019

Komitmen, Koordinasi dan Sinergi, Kunci Tingkatkan Replikasi IR di Daerah (185)

Pada 2019 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) telah…
Siaran Pers, Kamis, 14 November 2019

Wujudkan Huntara Responsif Gender dan Anak (115)

Gempa bumi 7.4 SR yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pertengahan tahun 2019 kemarin menyisakan pekerjaan…