Diperlukan Penguatan Kelembagaan Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3446 Kali

 

Jumat  siang (10/01), Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri), Komjen Pol Oegroseno, berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di kawasan Budi Kemulyaan – Jakarta Pusat. Pada kunjungannya kali ini  Wakapolri bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), untuk membahas penanganan terhadap ragam kasus yang selama ini melingkupi kehidupan perempuan dan anak, agar mendapatkan perhatian yang lebih khusus.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Tahun 2013 yang lalu, ragam kasus yang melibatkan kaum perempuan dan anak sebagai korban, berkembang secara signifikan dan mendesak untuk dituntaskan. Mulai dari kasus kekerasan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum. Masing-masing kasus membutuhkan perhatian khusus agar penanganan yang diberikan pun tepat sasaran. Untuk itulah pertemuan antara Menteri PP&PA dengan Wakapolri, yang mengawali tahun 2014 ini diharapkan mampu menjawab seluruh keresahan di tahun 2013 yang lalu.

Seperti yang diketahui bersama, bulan Agustus 2011 silam, Menteri PP&PA dan Kapolri telah menandatangani MoU tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. MoU ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada terkait dengan penegakan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang baru dengan memakai perspektif gender dan lebih peduli anak. “Saya harap untuk ke depannya, akan ada lebih banyak lagi ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak. Inovasi ini tentunya diharapkan dapat berujung pada penanganan kasus yang lebih responsif akan hak-hak perempuan dan anak”, tutur Menteri PP&PA.

Selain itu, ragam kasus yang muncul di tahun 2013 tentunya selaras dengan dibentuknya unit pelayanan terpadu yang tersebar di berbagai instansi terkait. Sejauh ini tercatat adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 500 Mapolres, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 Provinsi dan 197 Kabupaten/Kota, serta 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit. “Saya berharap, seluruh unit layanan tersebut dapat memaksimalkan fungsinya di tahun 2014 ini agar kualitas pelayanan pun lebih meningkat. Semoga unit layanan ini, khususnya UPPA, dapat lebih berperan untuk menjadi garda terdepan dalam melayani dan melindungi kaum perempuan dan anak”, tambah Menteri PP&PA.

Adapun harapan Menteri PP&PA kepada Kepolisian RI dirangkum dalam beberapa poin, yang diantaranya adalah:

• Mengefektifkan MoU antara Menteri PP&PA dan Kapolri tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

• Memasukkan materi gender, perlindungan perempuan dan anak dalam diklat kepolisian secara berjenjang

• Meningkatkan pemahaman dan mengintegrasikan perspektif gender para pengambil keputusan dan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya masing-masing

• Meningkatkan peran UPPA dengan tetap tersedianya Ruang Pelayanan Khusus. Pada daerah tertentu yang rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa dibentuk sampai tingkat Polsek.

• Menambahkan jumlah Polwan dalam pelaksana UPPA, terutama yang telah mengikuti kejuruan

• Meningkatkan kualitas SDM pelaksana UPPA (bila kekurangan Polwan, bisa melatih Polisi Pria) mengingat makin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi dengan adanya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 105 ayat (1)a yuncto pasal 1 angka 8 tentang Penyidik Anak

• Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dan K/L terkait penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversi demi kepentingan terbaik anak yang akan diberlakukan pada Juli 2014

• Persiapan Penanganan ABH menyongsong berlakunya UU SPPA pada 31 Juli 2014. Persiapan ini dilakukan dengan sosialisasi sampai ke Polsek karena penanganan pertama pelaporan masyarakat dilakukan oleh Polsek setempat

• Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, terutama dari sisi penegakan hukum bagi para trafiker

• Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO

• Agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, Polri dapat menerbitkan Peraturan Pelaksanaan (Juklak-Juknis) tentang Mekanisme Pengajuan Restitusi untuk UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (PTPPO)

• Memanfaatkan wadah Forum Anak Nasional (FAN) untuk sosialisasi bahaya narkoba, pornografi, perdagangan orang dan menjadikan FAN sebagai sahabat polisi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan anak.

• Kemungkinan merevisi UU Lalu Lintas yang disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terkait dengan usia seseorang untuk mendapatkan SIM. (ans)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Ruang Bermain Ramah Anak Dorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (19)

Jakarta (25/4) - Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan
Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Permasalahan Perempuan dan Anak Harus Ditangani Bersama! (24)

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

Kolaborasi dan Sinergi dalam Pembangunan PPPA Era 4.0 (214)

Kab. Tangerang, Banten (24/4) – Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

PEMERINTAH PERCEPAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUSPA  (90)

Tangerang (23/04) - Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak karena pemerintah tidak sanggup bekerja…
Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (242)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…