KPP-PA Kembali Meraih WTP Dari BPK Ke-5 Kalinya

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1603 Kali

 

Setelah sukses di Tahun Anggaran (TA) 2008, 2009, 2010 dan 2011 kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), untuk kelima kalinya berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Tahun Anggaran (TA) 2012. Keberhasilan KPP-PA dalam mempertahankan opini tertinggi ini selama lima tahun berturut-turut merupakan konsistensi komitmen KPP-PA dalam mewujudkan good governance sebagai fondasi kehidupan demokrasi.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP&PA), Linda Amalia Sari, “Saya merasa bangga dengan capaian ini dan tentunya capaian ini tidak boleh berhenti di titik ini saja. Saya terus mengupayakan agar KPP-PA dapat mempertahankan opini WTP ini, sehingga KPP-PA dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara. Semua upaya ini pun saya anggap sebagai salah satu langkah dalam menegakkan good governance, dimana hal tersebut menjadi fondasi terciptanya kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.”

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperiksa oleh BPK RI setiap tahun, berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk Pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN ini pun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan juga Catatan atas Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi.

Laporan Keuangan KPP-PA di TA 2012 dinilai WTP oleh BPK karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), cukup dalam pengungkapannya, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta sesuai dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Mempertahankan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari Menteri dan seluruh pejabat serta pegawai KPP dan PA untuk mencapainya.

Oleh karena itu, keberhasilan yang diraih KPP-PA pada tahun 2012 ini diharapkan dapat diraih kembali di tahun-tahun berikutnya. Harapan KPP-PA untuk kembali mencapai opini tertinggi dalam laporan keuangan, merupakan sebuah target yang telah tertuang dalam perjanjian kerja antara Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara pada November 2009 silam. [ans]

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (27)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (37)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (78)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (60)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (39)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…