Karakter Bangsa Sebagai Wujud Terciptanya Kesetaraan Gender

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3738 Kali

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar saat memberikan materinya kepada seluruh peserta Rakernas I KNPI di Senggigi, Lombok

 

Sekitar 1000 peserta Rakernas I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hadir di Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan mulai 22 - 24 Oktober 2012. Rakernas yang digelar di Hotel The Santosa daerah Senggigi ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin malam (22/10).

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan Eko Nugroho Rotorasiko bersama jajaran pengurus DPP KNPI bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu sorenya untuk membahas permintaan KNPI terkait pendidikan karakter, kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Pada pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar.

Pada kesempatan ini, di hari ke-2 Rakernas I KNPI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar memberikan materi kepada seluruh peserta rakernas KNPI tentang Kebijakan Dan Strategi Terwujudnya Kesetaraan Gender Sebagai Salah Satu Bentuk Pembangunan Karakter Bangsa (23/10).

“Saat ini, globalisasi memberi pengaruh positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Positifnya adalah dengan terbukanya peluang bekerja bagi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan, utamanya di luar negeri. Namun negatifnya, bermunculan masalah pornografi anak di internet, trafficking terhadap perempuan dan anak, narkoba, pergaulan bebas dan hilangnya nilai-nilai karakter dan budaya bangsa” jelas Linda Gumelar di depan seluruh peserta Rakernas I KNPI.

Berdasarkan data BPS 2005 – 2011, Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia, meskipun terus meningkat sejak tahun 2005 namun masih jauh lebih rendah dari negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan telah meningkat di Indonesia. Namun jika melihat bahwa garis IPG masih berada di bawah IPM, dapat dimaknai adanya kesenjangan pencapaian pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, di mana secara keseluruhan perempuan tertinggal dari laki-laki.

Menurut Linda, Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU NO 7 Tahun 1984. Untuk itu, diskriminasi berbasis gender harus dihapuskan. Nilai-nilai kesetaraan hak dan kedudukan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki  harus menjadi penjuru dalam pengambilan keputusan, mulai dari level yang paling rendah, yaitu keluarga. Sehingga SDM, baik laki-laki maupun perempuan perlu ditingkatkan dengan melihat pada kualitas dan kesempatan yang adil dan setara baik laki-laki maupun perempuan.

Jika perempuan diberi kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, perekonomian Asia-Pasifik bisa mendapatkan $ 89 milyar per tahun. Dimana artinya perempuan adalah asset penting bagi pembangunan Indonesia apalagi 49,83 % populasi Indonesia adalah perempuan. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, perempuan masih terus menghadapi hambatan formal dan informal yang menghambat potensi mereka, seperti kekurangan keterampilan bisnis, teknologi, jaringan dan akses.

Melihat kondisi tersebut, Linda mengharapkan agar KNPI dapat menjadi wadah berorganisasi baik perempuan maupun  laki-laki untuk belajar mengelola dan memimpin, menerapkan PUG dalam rekruitmen jabatan dalam kepengurusan dan pengambilan keputusan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan/kebijakan PP-PA melalui kegiatan-kegiatan KNPI dan kegiatan lainnya, ikut memaknai nilai-nilai Kesetaraan Gender dan perlindungan anak, mempelopori budaya yang demokratis, memperjuangkan aspirasi dan dalam pengambilan keputusan, serta menjadi mitra aktif dalam bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(hm)

 

Foto Terkait:

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (57)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (47)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (106)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (139)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (104)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…