World Class Organization Sebagai Modal Bagi Polwan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1164 Kali

Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan Keynote Speech pada acara Seminar Polwan Tahun Ajaran 2012 dengan tema " Mengoptimalkan Potensi Polwan untuk Mewujudkan World Class Organization sebagai rangkaian  kegiatan HUT Polwan ke 64.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menghadiri acara Semiloka tentang Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-64 dengan tema " Mengoptimalkan Potensi Polwan untuk Mewujudkan World Class Organization" di Sespimma Lemdikpol Jakarta (10/9). Pada kesempatan ini, Linda mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan orang serta diskriminasi.

 

Menurut catatan Komnas Perempuan, data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2010 jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 105.103 korban, meningkat menjadi 119.107 korban pada tahun 2011. Sedangkan data kekerasan terhadap anak, menurut catatan yang diterima oleh Komnas Perlindungan Anak, pada tahun 2010 sebanyak 1.234 kasus dan meningkat menjadi 2.386 kasus pada tahun 2011.

 

Upaya yang telah dilakukaan Kementerian PP dan PA yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membuka kesadaran publik tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas PPTPPO. Serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Kepolisian RI tentang Pelaksanaan PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Nota kesepahaman ini sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan advokasi, sosialisasi dan capacity building terkait gender, perempuan dan anak di Kepolisian.

 

Saat ini kepolisian pun telah menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang saat ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan Penyelenggaraan Penegakan Hukum. Kepolisian RI, khususnya UPPA melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ke kejaksaan. Berdasarkan pada data, tahun 2010 jumlah UPPA adalah 305 unit, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 535 unit yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Linda, kami berharap bahwa Kepolisian Republik Indonesia senatiasa menjaga mempertahankan existensi Polisi Wanita dengan meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Wanita dan Polisi laki-laki perlu diperhatikan, sehingga Polisi Wanita dan Polisi Laki-laki merupakan mitra kerja yang mampu menjawab tuntutan  pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Dengan dibukanya  Akademi Polisi bagi Polisi Wanita pada tahun ajaran 2001/2002, hal ini merupakan upaya positif didalam memberikan peluang karir bagi Polisi Wanita. (hm)

 

Foto terkait:

Meneg PP-PA, Linda Amalia menerima kenang-kenangan plakat

dari Brigjen Pol.Basariah Panjaitan

Foto: Eti/Humas

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (83)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (130)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (23)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (19)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019
Laporan Keuangan & BMN, Kamis, 15 Agustus 2019

Neraca KPPPA Audited 2018 (13)

Neraca KPPPA Audited 2018