World Class Organization Sebagai Modal Bagi Polwan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1576 Kali

Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan Keynote Speech pada acara Seminar Polwan Tahun Ajaran 2012 dengan tema " Mengoptimalkan Potensi Polwan untuk Mewujudkan World Class Organization sebagai rangkaian  kegiatan HUT Polwan ke 64.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menghadiri acara Semiloka tentang Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-64 dengan tema " Mengoptimalkan Potensi Polwan untuk Mewujudkan World Class Organization" di Sespimma Lemdikpol Jakarta (10/9). Pada kesempatan ini, Linda mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan orang serta diskriminasi.

 

Menurut catatan Komnas Perempuan, data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2010 jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 105.103 korban, meningkat menjadi 119.107 korban pada tahun 2011. Sedangkan data kekerasan terhadap anak, menurut catatan yang diterima oleh Komnas Perlindungan Anak, pada tahun 2010 sebanyak 1.234 kasus dan meningkat menjadi 2.386 kasus pada tahun 2011.

 

Upaya yang telah dilakukaan Kementerian PP dan PA yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membuka kesadaran publik tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas PPTPPO. Serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Kepolisian RI tentang Pelaksanaan PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Nota kesepahaman ini sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan advokasi, sosialisasi dan capacity building terkait gender, perempuan dan anak di Kepolisian.

 

Saat ini kepolisian pun telah menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang saat ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan Penyelenggaraan Penegakan Hukum. Kepolisian RI, khususnya UPPA melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ke kejaksaan. Berdasarkan pada data, tahun 2010 jumlah UPPA adalah 305 unit, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 535 unit yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Linda, kami berharap bahwa Kepolisian Republik Indonesia senatiasa menjaga mempertahankan existensi Polisi Wanita dengan meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Wanita dan Polisi laki-laki perlu diperhatikan, sehingga Polisi Wanita dan Polisi Laki-laki merupakan mitra kerja yang mampu menjawab tuntutan  pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Dengan dibukanya  Akademi Polisi bagi Polisi Wanita pada tahun ajaran 2001/2002, hal ini merupakan upaya positif didalam memberikan peluang karir bagi Polisi Wanita. (hm)

 

Foto terkait:

Meneg PP-PA, Linda Amalia menerima kenang-kenangan plakat

dari Brigjen Pol.Basariah Panjaitan

Foto: Eti/Humas

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (6)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (45)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (101)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…