Linda Gumelar : Mari Benahi Perlindungan Untuk TKI/TKW

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 4387 Kali

 

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar membuka kegiatan “Seminar Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran Sebagai Tonggak Peningkatan Perlindungan Perempuan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri” hari ini (19/7). Kegiatan ini sebagai hasil kerjasama lintas sektor  dan NGO’s sebagai perwujudan menunjukkan komitmennya dalam  mendukung upaya perbaikan regulasi penempatan dan perlindungan TKI. Seminar ini dihadiri pulan oleh Dirjen Bina Penta – Kemenakertrans, Kepala BNP2TKI, Dirjen Protokol dan Konsuler – Kemlu dan Direktur Executif Migrant Care.

Seminar ini sebagai wujud keprihatinan Pemerintah dan stakeholder dalam melihat banyaknya kasus-kasus TKI/TKW yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Melalui surat kabar masih sering bermunculan berita-berita tentang  kasus yang tengah terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia kita yang mencari nafkah di negara lain. Kasus gaji yang tidak terbayarkan,  korban perdagangan manusia, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sering dialami oleh TKI/TKW kita yang ada di berbagai belahan di dunia.  Padahal berdasarkan data  ECOSOC Rights terdapat 70% dari 4 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, adalah perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik, sehingga yang sering menjadi korban adalah perempuan.

Masih ingat pada kasus TKW yang bernama Sumiati yang disiksa oleh majikannya di Saudi Arabia atau kasus Ruyati yang mengalami hukuman mati? Berbagai kasus tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mencegah terjadinya kasus-kasus seperti itu lagi ke depannya. “Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Seperti merativikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau sering disebut dengan Konvensi Pekerja Migran pada tanggal 12 April 2012, dan telah diundangkan pada tanggal 2 Mei 2012 sebagai Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families”, jelas Linda Gumelar dalam kata sambutannyaa.

Melalui seminar ratifikasi konvensi 1990 ini, KPP-PA berupaya untuk menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perlindungan perempuan pekerja Indonesia di luar negeri, yang akan dimanfaatkan sebagai masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini sedang direvisi di DPR akan disinergikan pula dengan substansi Konvensi Pekerja Migran tersebut.

“Saya berharap, melalui kegiatan seminar ini dapat memperoleh masukan yang konkrit dari seluruh Narasumber dan peserta, dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dan berbagai pihak guna menata lebih tajam dan lebih baik lagi penempatan dan perlindungan pekerja migran kita.” tegas Linda Gumelar. (hm)

 

 

Foto Terkait:

Sesi panel seminar rativikasi konvensi pekerja migran

Foto: Eti /Humas KPP-PA

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 37 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 94 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 46 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 77 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 90 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…