Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2021 Kali

 

 

Jakarta (3/7),  Menteri PP dan PA, Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Hukum dan HAM,  Amir Syamsuddin dan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Djufri menghadiri Rapat Paripurna ke- 33 di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI pada acara “Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.  Pada rapat tersebut dihasilkan pengesahan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dibuatnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini, setelah melihat di Indonesia jumlah anak-anak yang  berhadapan dengan hukum cukup banyak. Berdasarkan data dari hasil registrasi Mabes Polri dan Lapas., yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi. Jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana selama tiga tahun terakhir (2007 – 2009) mengalami peningkatan. jumlah anak pelaku tindak pidana dari sebanyak 3.145 anak pada tahun 2007, meningkat sekitar 4,3 persen menjadi sebanyak 3.280 anak pada tahun 2008. Jumlah tersebut pada tahun 2009 meningkat tajam sekitar 28,4 persen menjadi sebanyak 4.213 anak. Lima provinsi yang memiliki angka kenakalan anak atau jumlah anak pelaku tindak pidana yang paling tinggi selama tahun 2009 berturut-turut adalah provinsi Jawa Tengah (884 anak), Sumatera Utara (841 anak), DKI Jakarta (670 anak), Lampung (453 anak) dan Kalimantan Tengah (338 anak).

Pemerintah dan DPR serta semua fraksi di Komisi III DPR - RI sejak awal  mendukung dibentuknya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan Presiden pernah mengatakan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat ditangani dengan cara restorative justice.

Pada rapat sebelumnya terdapat 5 (lima) substansi penting yang dibahas pada UU ini, antara lain: Pertama, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilaksanakan dengan semangat keadilan restorative (restorative justice), suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semul, dan bukan pembalasan.

Kedua, definisi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Ketiga, adanya kewajiban terhadap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Keempat, adanya kewajiban setiap orang untuk merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, yang disertai dengan adanya sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut.

Kelima, penahanan terhadap anak harus bersifat ultimatum remedium dengan syarat yang sangat ketat dan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.

“Saya bersyukur dengan disahkannya  UU ini, masa depan anak akan lebih terjamin, dan tidak ada lagi kasus-kasus yang sering kita dengar, seperti seorang anak yang mencuri sandal mendapat ancaman hukuman penjara. KPPPA sendiri, sebelumnya telah lama mengeluarkan pedoman tentang penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum berupa  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dengan disahkannya UU ini akan membantu KPPPA untuk mengeluarkan PP yang berkaitan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut nantinya", tegas Linda Gumelar seusai menghadiri rapat paripurna.

Dengan disahkannya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kemenangan untuk semua dan anak-anak Indonesia, karena di dalamnya diatur sedemikian rupa bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dapat ditangani secara diversi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan restorative justice. Diversi ini berarti tidak dilakukan dengan cara pidana, melainkan dengan perdamaian melalui hubungan dengan korban dan keluarga dan pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan pelaku. Sehingga dengan cara ini kasus yang dialami anak-anak tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana. Restorative justice sendiri dilakukan dengan pemulihan, artinya ada lembaga-lembaga yang akan dibangun atau mengoptimalkan lembaga-lembaga yang telah ada oleh Kementerian Sosial. Sedangkan peran KPPPA sendiri lebih kepada proses koordinasi, monitoring dan evaluasi antar sektor dalam pemulihan tersebut.

Sedangkan untuk kasus narkoba, pembunuhan dan pelecehan seksual tidak termasuk kedalam UU sistem peradilan pidana anak karena ancaman pidana bisa lebih dari 7 tahun. Untuk itulah dibutuhkan peran orang tua dalam mendampingi dan membina anak-anaknya terhadap 3 kasus tersebut(hm).

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (190)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (261)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (148)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (714)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (695)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…