Pertama di Indonesia, Ruang ASI di Terminal Bus

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1216 Kali

Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar tengah berbincang dengan seorang ibu di Ruang Pojok ASI seusai meresmikan Ruangan Pojok ASI di Terminal Bus Tirtonadi, Solo Kamis sore (30/6).
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


[SOLO] Untuk pertama kalinya di Indonesia, di terminal bus disediakan ruangan untuk menyusui. Ruangan yang disebut pojok ASI ini adanya di Terminal Tirtonadi Solo,Jawa Tengah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar saat meresmikan Pojok ASI tersebut di Solo,Kamis (30/6), menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Dinas Perhubungan daerah setempat yang menyediakan tempat layak bagi para ibu untuk menyusui bayinya di area terminal.

Menurutnya, ASI merupakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara optimal, dan hak ibu juga untuk menyusui anaknya.

"ASI dapat membentuk perkembangan intelegensia,rohani dan perkembangan emosional. Sebab dalam dekapan ibu selama disusui bayi bersentuhan langsung dengan ibu sehingga mendapatkan kehangatan, kasih sayang dan rasa aman," ucap Linda dalam sambutannya.

Ia mengatakan, ASI telah terbukti mempunyai keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh susu manapun, karena mengandung zat gizi yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap saat. Bahkan, katanya, ketika bayi sakit pun kandungan ASI akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi.

Sayangnya, menurut Linda, perkembangan pemberian ASI di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI masih rendah. Hal ini terlihat dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 yang menunjukan presentase bayi menyusu ekslusif sampai 6 bulan hanya 15,3 persen.

Padahal, kata dia, ASI mengandung mineral dan enzim untuk pencegahan penyakit antibody yang lebih efektif dibandingkan dengan kandungan dalam susu formula.

Permasalahan masih rendahnya pemberian ASI di Indonesia, antara lain karena faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan pentingnya ASI. Selain itu jajaran kesehatan pun belum mendukung sepenunya pemberian ASI tersebut.

Institusi yang mempekerjakan karyawan perempuan pun belum memberikan tempat dan kesempatan bagi ibu menyusui di tempat kerja, demikian pula di sarana umum seperti pusat pembelajaan dan pasar tradisional.

"Saya berharap inisiatif ini bisa ditiru oleh terminal atau tempat umum lainnya. Saya juga minta fasilitas pemerintah ini dijaga kebersihannya dan dipantau penggunaannya serta awasi pemeliharaannya," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama Meneg PP & PA juga memberikan apresiasi tinggi untuk pemda setempat yang telah mencanangkan area bebas rokok di terminal bus. Menurut Linda, penelitian ilmiah membuktikan bahwa asap rokok mmengandung lebih dari 7.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 di antaranya merupakan zat beracun, dan 69 jenis zat golongan penyebab kanker.

Orang yang tidak merokok, katanya, tetapi menghisap asap rokok mempunyai resiko yang sama dengan perokok. Perempuan yang tinggal bersama perokok mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara. [sumber: suarapembaruannews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (83)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (130)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (23)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (19)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019
Laporan Keuangan & BMN, Kamis, 15 Agustus 2019

Neraca KPPPA Audited 2018 (13)

Neraca KPPPA Audited 2018