Linda Gumelar Optimis UU Peradilan Anak Disahkan 2011

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 855 Kali

Jakarta - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan bahwa dirinya optimistis Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa disahkan pada 2011.

"Saya optimis bisa disahkan pada 2011," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Minggu Malam (23/10).

Linda menjelaskan, pada saat ini RUU Sistem Peradilan Anak terus memasuki babak baru.
"Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengadakan pertemuan dengan DPR-RI untuk membahas ini," katanya.

Dia juga mengatakan, semua fraksi di Komisi III DPR RI telah menyetujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, lanjut dia, RUU Sistem Peradilan Anak tersebut diharapkan bisa segera disahkan.
"Semoga ini menjadi titik terang untuk pengesahan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya.

Linda juga menjelaskan, meskipun saat ini sudah memasuki bulan Oktober, dalam arti dalam beberapa bulan ke depan tahun 2011 akan berakhir dirinya tetap optimis RUU tersebut bisa tuntas tahun ini.
"Saya tetap optimis," katanya.

Linda juga menjelaskan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi penerbitan Keputusan Bersama antara Ketua MA, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Menkumham, Mensos, dan Meneg PP & PA.

SKB tersebut tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009 dan sebagai tindak lanjutnya ditetapkan kelompok kerja penanganan anak berhadapan dengan hukum yang beranggotakan wakil-wakil instansi terkait.

Tugas pokja salah satunya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan ABH termasuk sosialisasi RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga memuat secara umum penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif serta menyusun pedoman umum penanganan ABH.

[sumber: antaranews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (13)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (19)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (15)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (116)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)