Pengesahan RPP menjadi PP sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1174 Kali

Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar bersama Menko Kesra, Agung Laksono serta Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih mengadakan Pertemuan Konsultasi dan Fasilitasi Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, di Kantor Kemenko Kesra Jakarta, Kamis Pagi (8/9). Meneg PP & PA mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPP Tembakau dari sisi apa pun harus melindungi dan mempertimbangkan kepentingan anak. "Berdasarkan data yang kita peroleh dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya," ujar Meneg PP & PA. Untuk itu, pengesahan RPP menjadi PP sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas KPP & PA

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (29)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (39)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (79)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (61)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (40)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…