Indonesia, UNICEF dan Uni Eropa Memperingati 20 Tahun Konvensi Hak-Hak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1298 Kali

Konvensi Hak Anak dideklarasikan 20 tahun yang lalu oleh semua bangsa di bumi ini dan sejak itu kita mulai memfokuskan upaya untuk memberikan perlindungan pada anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa disamping kemajuan yang dicapai anak-anak sebagai dampak positif dari Konvensi Hak Anak, banyak pula anak-anak yang masih kurang beruntung. Kita perlu lebih peka dan tajam melihat apa yang kurang dan juga apakah kita masih memegang komitmen kepada apa yang kita janjikan pada anak-anak 20 tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun banyak waktu dan energi yang dikeluarkan, kita perlu merenung kembali, apakah upaya kita sudah benar. Saya ingin mengingatkan kembali , bahwa kita masih berutang pada anak-anak, untuk mewujudkan sebuah masa depan yang lebih cerah kepada mereka.

Perayaan kali ini, hendaknya memberikan makna yang konkrit untuk mengangkat anak ke kondisi yang lebih baik yang sekiranya dapat mereka capai. Sebuah terobosan diperlukan untuk mempercepat pencapaian dari apa yang sudah kita rencanakan. Dunia berubah, cuaca berubah, kondisi sosial dan ekonomi berubah, oleh karena itu, kita perlu mendapatkan cara yang lebih baik untuk menjaga derap langkah kita agar mendapatkan hasil yang lebih besar. Memang tidak mudah, namun kita perlu berusaha untuk mendapatkan cara yang lebih strategis dan efektif untuk memenuhi hak anak-anak dan perlindungannya.

Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan hadirin sekalian, yaitu sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan tahun lalu menerbitkan Peraturan tentang Anggaran yang Responsif Gender, yang akan mulai dilaksanakan pada tahun depan di beberapa departemen besar. Hal ini merupakan terobosan besar yang sangat bermakna. Kami yakin bahwa terobosan semacam ini akan memberi dampak yang besar pada upaya kita untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak di dalam pelaksanaan program pembangunan.

Hal yang sama, dalam bentuk yang berbeda, diperlukan juga untuk mempercepat pencapaian kemajuan bagi anak-anak. Selain terobosan sebagaimana tersebut di atas dapat saya informasikan adanya beberapa perubahan kebijakan untuk kepentingan terbaik anak. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 dan No. 41 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Peraturan ini juga menetapkan bahwa urusan anak telah menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Pemerintah Daerah mulai saat itu mempunyai kewajiban untuk menjadikan pembangunan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, struktur organisasi mereka telah memberikan sebuah Unit Kerja yang menangani anak di dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan lain yang juga bermakna adalah penambahan nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini sangat berarti, dan diharapkan akan dapat menjadi isu anak menjadi prioritas di semua tingkatan pemerintahan. Selama ini kita mempunyai upaya-upaya yang besar untuk anak, namun masih bersifat sektoral dan bukan sebagai sebuah kesatuan yang utuh.

Sebagai kelanjutan dari perubahan yang ada, salah satu tanggung jawab kementerian yang saya pimpin adalah untuk mengkoordinir pembangunan anak, membangun situasi yang kondusif pada tingkat nasional dan daerah, dengan pengembangan kebijakan pembangunan anak yang komprehensif dan holistik. Kita perlu membangun pemahaman yang sama untuk semua pemangku kepentingan, bahwa anak harus diperlakukan sebagai sebuah satu kesatuan , karena anak adalah manusia yang seutuhnya. Anak adalah pelaku pembangunan di masa depan untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan anak-anak adalah sumber daya manusia masa depan untuk membawa dan menjaga kesejahteraan, jadi mereka layak untuk mendapatkan semua hak-hak mereka agar mereka dapat tumbuh dan bekembang dan menjadi aktor masa depan. Pemahaman ini harus ditumbuhkan, agar kita dapat menyamakan persepsi bagaimana kita akan bergerak bersama.

Salah satu kegiatan kami dalam 5 tahun mendatang adalah melakukan advokasi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa anak adalah investasi masa depan yang perlu dipersiapkan dengan baik, dengan mengembangkan kebijakan untuk anak dan melaksanakannya melalui wilayah yang layak bagi anak atau disebut

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 23 Agustus 2019

Pencanangan Desa Kuta menjadi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi (18)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencanangkan Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas…
Siaran Pers, Rabu, 21 Agustus 2019

Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (24202)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa…
Pengumuman, Rabu, 21 Agustus 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019 (1051)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
Siaran Pers, Senin, 19 Agustus 2019

SDM Unggul, Dimulai Dari Ibu yang Sehat dan Cerdas (24301)

Jakarta (19/8) – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta…
Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (24486)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…