Membangun Sinergi Melalui Forum Konsultasi Nasional

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 19 Februari 2016
  • Dibaca : 4746 Kali
...

Sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI melalui Biro Perencanaan telah melaksanakan Forum Konsultasi Nasional Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 29 Juni s.d. 01 Juli 2015. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Savero Golden Flower Bogor ini dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia.

Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Yohana Susana Yembise. Dalam pidato pembukaannya, Ibu Yohana menegaskan bahwa ‘’acara ini merupakan bentuk upaya sinergi program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi KPP-PA tahun 2015’’

‘’koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mutlak dilakukan untuk membangun sinergi dan menciptakan langkah nyata dan efektif terkait pencegahan dan penanganan isu perempuan dan anak di Indonesia’’. Kata Ibu Yohana

Lebih lanjut, Ibu Yohana juga menyampaikan bahwa ‘’Saat ini, kita mengalami darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga langkah nyata pencegahan dan penanganan isu ini harus segera dilaksanakan. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan bahwa dana dekonsentrasi 2015 KPP-PA fokus pada penguatan kelembagaan institusi P2TP2A di daerah’’

Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Kementerian PP-PA, Bapak Wahyu Hartomo menyatakan bahwa tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan masih lemahnya koordinasi antar institusi terkait baik dalam upaya pencegahan, penanganan maupun pemulihan korban kasus tersebut. Selain itu keterbatasan modal sosial dan akses akan sumber daya juga disinyalir menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 tiga) hari penuh ini juga diisi dengan paparan narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan yang menegaskan bahwa pembangunan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan. Meskipun demikian, anggaran yang terbatas menjadikan institusi yang menangani program ini harus pandai-pandai menetapkan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan advokasi lebih kuat baik kepada Bappenas, Kementerian Keuangan maupun kepada DPR. Pada hari ketiga, para peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok membuat rancanangan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi KPP-PA tahun 2015 dengan didampingi oleh Asisten Deputi di lingkungan KPP-PA yang ditunjuk. Acara kemudian diakhiri dengan pendatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja antara para Kepala Badan PP-PA dari seluruh Indonesia dengan Menteri PP-PA.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (16)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (27)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (43)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (45)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.
Siaran Pers, Jumat, 18 Oktober 2019

Papua New Guinea Belajar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Indonesia (64)

Jakarta (18/10) – ”Bicara tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan…