Membangun Sinergi Melalui Forum Konsultasi Nasional

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 19 Februari 2016
  • Dibaca : 4345 Kali
...

Sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI melalui Biro Perencanaan telah melaksanakan Forum Konsultasi Nasional Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 29 Juni s.d. 01 Juli 2015. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Savero Golden Flower Bogor ini dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia.

Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Yohana Susana Yembise. Dalam pidato pembukaannya, Ibu Yohana menegaskan bahwa ‘’acara ini merupakan bentuk upaya sinergi program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi KPP-PA tahun 2015’’

‘’koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mutlak dilakukan untuk membangun sinergi dan menciptakan langkah nyata dan efektif terkait pencegahan dan penanganan isu perempuan dan anak di Indonesia’’. Kata Ibu Yohana

Lebih lanjut, Ibu Yohana juga menyampaikan bahwa ‘’Saat ini, kita mengalami darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga langkah nyata pencegahan dan penanganan isu ini harus segera dilaksanakan. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan bahwa dana dekonsentrasi 2015 KPP-PA fokus pada penguatan kelembagaan institusi P2TP2A di daerah’’

Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Kementerian PP-PA, Bapak Wahyu Hartomo menyatakan bahwa tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan masih lemahnya koordinasi antar institusi terkait baik dalam upaya pencegahan, penanganan maupun pemulihan korban kasus tersebut. Selain itu keterbatasan modal sosial dan akses akan sumber daya juga disinyalir menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 tiga) hari penuh ini juga diisi dengan paparan narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan yang menegaskan bahwa pembangunan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan. Meskipun demikian, anggaran yang terbatas menjadikan institusi yang menangani program ini harus pandai-pandai menetapkan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan advokasi lebih kuat baik kepada Bappenas, Kementerian Keuangan maupun kepada DPR. Pada hari ketiga, para peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok membuat rancanangan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi KPP-PA tahun 2015 dengan didampingi oleh Asisten Deputi di lingkungan KPP-PA yang ditunjuk. Acara kemudian diakhiri dengan pendatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja antara para Kepala Badan PP-PA dari seluruh Indonesia dengan Menteri PP-PA.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…