Press Release : Pembatasan Penggunaan Telepon Genggam Selama Pembelajaran Di Satuan Pendidikan

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Februari 2016
  • Dibaca : 1943 Kali


 

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PEMBATASAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM SELAMA PEMBELAJARAN

DI SATUAN PENDIDIKAN

Siaran Pers Nomor: 21 /Humas KPP-PA/2/2016

Jakarta (29/2) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyiapkan peraturan bersama dengan Kementerian  Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama tentang pembatasan penggunaan telepon genggam selama pembelajaran di satuan pendidikan, mulai tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah. Peraturan bersama ini disusun dengan pertimbangan bahwa penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran sangat mengganggu proses belajar dan mengajar, serta berdampak negatif bagi anak bila menggunakan telepon genggam secara berlebihan.

“Penyusunan peraturan bersama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Informasi Layak Anak antara Kementerian PP dan PA, Kemendikbud, dan Kemenag untuk menjamin dan melindungi anak dari informasi yang berdampak negatif dan mengganggu perkembangan anak sehingga anak dapat belajar dengan optimal dan tidak terganggu dengan hal yang tidak penting,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise di Jakarta (29/2).   

Lebih jauh Menteri Yohana menjelaskan bahwa penggunaan telepon genggam juga dapat menyebabkan anak malas belajar dan berpengaruh terhadap lingkungan pergaulannya karena anak lebih senang menyendiri dan tidak suka bergaul. Dengan adanya peraturan bersama ini diharapkan adanya peningkatan efektivitas, kreativitas, dan kemandirian proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan, adanya pembinaan terhadap peserta didik maupun orang tua peserta didik tentang bahaya penggunaan telepon genggam secara berlebihan.

“Peraturan bersama ini masih dibahas dengan tiga kementerian tersebut untuk menyamakan persepsi mengenai substansi yang akan diatur agar tidak bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan dan mencari informasi yang dijamin oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tambah Menteri Yohana.    

 

 

 

            HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 12 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 13 )

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 70 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 138 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…

Siaran Pers, Kamis, 08 April 2021

Menteri Bintang: Perempuan Tulang Punggung Pemulihan Sosial Ekonomi ( 100 )

Jakarta (08/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan perempuan menjadi tulang punggung pemulihan kondisi sosial dan…