Upaya Perencanaan Pengarusutamaan Gender KPPPA untuk mendukung Program Pembangunan Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 07 November 2016
  • Dibaca : 5202 Kali
...

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, salah satu mekanisme yang dibangun ialah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG menurut pengertiannya yaitu merupakan perencanaan dan pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki.

 PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Dua proses perencanaan dan penganggaran tersebut saling terkait untuk mengatasi kesenjangan gender dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki.

 Untuk menunjang percepatan perencanaan anggaran yang responsif gender tersebut maka Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melaksanakan Bimbingan Teknologi PPRG di kabupaten dan kota piloting secara paralel pada bulan Oktober-November 2016 dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan PP, dan PA (KB) provinsi, diberikan pada 6 provinsi yang berlokasi di 16 kabupaten kota.

Langkah ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh KPPPA. Berbagai regulasi dan kebijakan menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia melalui integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Seperti telah diketahui salah satu syarat dalam pelaksanaan PUG adalah adanya SDM yang mengurus program dan anggaran yang berspektif gender. Bimbingan teknis ini telah dilakukan secara simultan dengan sasaran/target yang berbeda yang meliputi : (1) internal Badan PP, PA/KB provinsi, (2). SKPD penggerak dan SKPD yang terkait dengan keberhasilan pencapaian program-program prioritas/unggulan (3ENDs) di lingkup provinsi, (3). SKPD yang terkait dengan keberhasilan pencapaian program-program prioritas/unggulan (3ENDs) di lingkup kabupaten/kota.    

KPPPA sebagai pionir kesetaraan gender, terus berusaha dalam berbagai cara untuk pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan cara menguatkan dan  PUG di tingkat pusat ataupun daerah. Selama tahun 2016 ini telah dijalankannya perbaikan kualitas dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (240)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (143)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (231)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (178)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (82)

LAKIP DEPUTI TKA 2018