KEMEN PPPA KOMITMEN BERIKAN LAYANAN PERLINDUNGAN TERSTANDAR DAN BERKUALITAS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 08 Oktober 2018
  • Dibaca : 5696 Kali
...

Batam, (13/9) - Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara tak terkecuali di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 33,4% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidupnya, dan data survei Kekerasan Terhadap Anak (KTA) tahun 2013  menunjukkan 6% anak mengalami kekerasan. Tingginya persentase kekerasan menunjukkan bahwa betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak asasi orang lain. Ini merupakan ancaman serius dan perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Beragamnya jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak, maka upaya untuk menanggulanginya pun menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 untuk sub urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Upaya untuk memastikan korban mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas menjadi perhatian penting bagi KemenPPPA. Untuk mewujudkannya, maka Kemen PPPA menyelenggarakan pembinaan terhadap 30 daerah yang sudah memiliki UPTD PPA. Kegiatan dengan tema Pembinaan dan Penguatan Peran Kelembagaan UPTD PPA Menuju Layanan yang Berkualitas diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 September 2018 di Batam, Kepulauan Riau.

Tidak sedikit kasus yang ditemui di lapangan perlu ditangani melalui beberapa proses secara simultan. Untuk itu diperlukan pengelolaan kasus yang baik. Pengenalan mengenai manajamen kasus akan menjadi salah satu materi penting yang akan disampaikan kepada peserta. KemenPPPA memperkenalkan materi manajemen kasus kepada petugas UPTD PPA untuk dapat memproses kasus dengan baik mulai dari proses awal dan identifikasi, proses asesmen yang mencakup asesmen awal dan lanjutan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus dan evaluasi dan proses terminasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan petugas UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan yang optimal.

KemenPPPA mendukung penuh Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain manajemen kasus, juga dilaksanakan pelatihan mediator. Pelaksanaan sertifikasi mediator diperuntukkan bagi petugas UPTD PPA. Upaya ini diharapkan dapat membuat layanan UPTD PPA menjadi terstandar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, seluruh UPTD PPA dapat menjalankan fungsi layanannya sesuai dengan yang diamanatkan di Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yaitu menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Publikasi Lainya

Buku, Selasa, 22 Oktober 2019

PENILAIAN DAN PEMETAAN TERHADAP  PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN SERTA  DAMPAKNYA PADA PENINGKATAN  SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA   DI PAPUA  (11)

LAPORAN PENELITIAN PENILAIAN DAN PEMETAAN TERHADAP  PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN SERTA  DAMPAKNYA PADA PENINGKATAN  SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA   DI PAPUA 
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (51)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (64)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (71)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (62)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.