Tak Ada Alasan Meragukan Caleg Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3214 Kali

Zaman sekarang, perempuan menjadi politisi, ketua umum partai, bahkan calon presiden bukan hal tabu. Pemahaman seperti itu terlihat dari semakin banyaknya jabatan publik yang diemban perempuan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu semakin membuka peluang berperannya perempuan Indonesia dalam berbagai panggung politik nasional dengan jaminan yang sangat menjanjikan.

Dalam kepengurusan partai politik, misalnya, Pasal 8 UU Nomor 10/2008 mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat (DPP). Kondisi ini memberi kebebasan bergerak kepada perempuan melalui partai untuk menunjukkan idealisme dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Gambaran yang lebih kasatmata terlihat dari

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…