ADVOKASI TIM GUGUS TUGAS KLA TULUNGAGUNG

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2416 Kali

Jakarta, 02 Mei 2012 - Pentingnya standarisasi penegakan UU Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga untuk mendorong efektifitas penegakan UU PKDRT. Hal tersebut diungkapkan oleh Ratna Batara Munti, pengurus LBH APIK Indonesia dalam acara Workshop Standarisasi Penerapan UU PKDRT di PN dan PA di Hotel Dewi Karya, pada (30/04).

 

 

 

 

Workshop yang bertemakan “Mendorong Efektifitas Penegakan UU PKDRT dalam rangka Pemenuhan Hak-Hak Korban melalui Penerapan Standarisasi UU PKDRT” ini diselenggarakan oleh LBH APIK Indonesia bekerjasama dengan LBH APIK Bali. Peserta workshop terdiri dari kalangan pengadilan negeri. Kejaksaan negeri, advokat, kepolisian, aktivis hukum serta Badan KB dan PP.

Dalam workshop tersebut dibahas permasalahan implementasi UU PKDRT serta usulan substansi untuk SOP Penerapan UU PKDRT. Isu yang paling banyak adalah mengenai perbedaan persepsi di kalangan Aparat Penegak Hukum (APH) di dalam penerapan pasal-pasal UU PKDRT seperti misalnya Pasal 55 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa sudah cukup satu saksi korban dan alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa bersalah, namun dari pihak kejaksaan sering tidak menerima pelimpahan kasus karena satu saksi korban saja tidak cukup. Selain itu juga isu mengenai kasus penelantaran dimana batas waktu yang disebut penelantaran tidak sama diberlakukan di Indonesia, ada yang 3 hari, 3 bulan, bahkan 2 tahun berturut-turut.

Status anak di luar pernikahan juga mendapat perhatian dari peserta workshop karena seringkali kasus KDRT terjadi pada pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan.Ketika terjadi KDRT dan korban melapor ke kepolisian sering kasus tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan karena masih diperlukan akta kawin. Solusi untuk masalah tersebut adalah adanya surat pernyataan dan kesaksian dari pendeta yang muput/memberkati/mensahkan upacara perkawinan tersebut dan disertai saksi-saksi.

Ke depannya diharapkan agar SOP penerapan UU PKDRT ini dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga tidak ada lagi permasalahan serta perbedaan persepsi yang timbul dalam rangka penegakan UU KDRT

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (240)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (143)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (230)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (178)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (82)

LAKIP DEPUTI TKA 2018