Pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Formasi Tenagateknis) Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 04 Januari 2023
  • Dibaca : 17986 Kali

PENGUMUMAN

Nomor: P. 16 /Setmen.Birosdmu/KP.03.01/12/2022

 

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (FORMASI TENAGATEKNIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

                                                                          

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Tenaga Teknis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

 

  1. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK Kemen PPPA Tahun Anggaran 2022 untuk formasi Tenaga Teknis sebanyak 80 formasi (Informasi rincian dapat dilihat pada lampiran I Pengumuman ini)

  1. PERSYARATAN UMUM
    1.  Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu 57 (tahun) untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan;
    3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
    7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
    8. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
      1. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
      2. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
    9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    11. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
      2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
    13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
    14. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
    15. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima ) dari skala 4,00 (empat koma nol).
    16. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak berlaku. 

 

  1. PERSYARATAN KHUSUS
    1. Wajib:
      • Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1
    2. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis:
      • Jabatan Ahli Pertama – Pekerja Sosial diutamakan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial;

 

  1. KETENTUAN UMUM
  1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis kebutuhan PPPK pada satu instansi dan satu formasi jabatan, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
  2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK dengan ketentuan:
    1. memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
    2. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
    3. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
      • dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      • video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
  3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
  4. Bagi pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi PPPK Kemen PPPA akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan  dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
  5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir selesai dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
  6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.

 

  1. TATA CARA PENDAFTARAN
  1. Pelamar menggunggah scan dokumen persyaratan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id terdiri dari:
  1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah format JPEG/JPG;
  2. Surat pernyataan yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, serta bermeterai tempel atau dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp 10.000.  (Format surat pernyataan dapat diunduh pada lampiran II Pengumuman ini di laman https://kemenpppa.go.id);
  3. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer asli berwarna dan ditujukan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran, ditandatangani dengan pena bertinta hitam serta bermeterai tempel  atau dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp 10.000.  (Format surat lamaran dapat diunduh pada lampiran III Pengumuman ini di laman https://kemenpppa.go.id)
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli berwarna atau Surat Keterangan asli berwarna telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  5. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  6. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Trankrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
  7. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
  8. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
    1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.
  1. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tesebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
  2. Bagi penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi kompetensi melalui CAT mendapatkan tambahan waktu 30 (tigapuluh) menit  pada seleksi (Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosiokultural), dan 5 (lima) menit untuk wawancara;
  3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id

 

  1. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

  1. Seleksi Administrasi;
  2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi ujian:
    1. Kompetensi Teknis;
    2. Kompetensi Manajerial;
    3. Kompetensi Sosiokultural; dan
    4. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
  3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan:
  1. Wawancara User (penilaian kompetensi teknis) untuk semua formasi jabatan (khusus untuk formasi Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada saat wawancara, pelamar untuk mendemokan aplikasi yang pernah dibuat secara individu); dan
  2. Tes Praktik Kerja bagi formasi jabatan:

No

Formasi Jabatan

Jenis Tes Praktek Kerja

1.

Ahli Pertama – Analis Kebijakan

Menyusun Konsepsi

2.

Ahli Pertama – Pekerja Sosial

Penyusunan analisis kasus dan asesmen awal

3.

Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat

  • Penyusunan Infografis
  • Membuat Press Release
  • Teknik Foto dan Video

 

4.

Terampil – Pranata Hubungan Masyarakat

  1. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 dengan rincian:
    1. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
    2. 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
    3. 40 untuk wawancara.
  2. Nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
  1. Nilai seleksi kompetensi teknis bagi formasi jabatan:

No

Formasi Jabatan

Nilai Ambang Batas

1.

Ahli Pertama – Analis Kebijakan

293

2.

Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

248

3.

Ahli Pertama – Arsiparis

270

4.

Ahli Pertama - Pekerja Sosial

293

5.

Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

293

6.

Ahli Pertama - Perencana

293

7.

Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat

225

8.

Ahli Pertama – Pranata Komputer

293

9.

Terampil - Arsiparis

248

10.

Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat

225

  1. Nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural (untuk semua formasi jabatan) 130;
  2. Nilai wawancara (untuk semua formasi jabatan) 24.

 

  1. JADWAL SELEKSI

 

No.

Kegiatan

Jadwal

1.

Pengumuman Seleksi

20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023

2.

Pendaftaran Seleksi

21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023

3.

Seleksi Administrasi

21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023

4.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

12 s.d 15 Januari 2023

5.

Masa Sanggah

16 s.d 18 Januari 2023

6.

Jawab Sanggah

19 s.d 25 Januari 2023

7.

Pengumuman Pasca Masa Sanggah

26 s.d 28 Januari 2023

7.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

22 Februari s.d. 18 Maret 2023

8.

Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta

18 s.d 22 Februari 2023

9.

Penarikan data final

23 s.d 24 Februari 2023

10.

Penjadwalan Seleksi Kompetensi

25 Februari s.d 1 Maret 2023

11.

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi

2 s.d 7 Maret 2023

12.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

10 Maret s.d 3 April 2023

13.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan

20 Maret s.d 6 April 2023

14.

Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi

26 Maret s.d 8 April 2023

15.

Pengumuman Kelulusan

9 s.d 11 April 2023

16.

Masa Sanggah

12 s.d 14 April 2023

17.

Jawab Sanggah

14 s.d 20 April 2023

18.

Pengumuman Kelulusan Pasca Masa Sanggah

27 s.d 29 April 2023

19.

Pengisian DRH NI PPPK

30 April s.d 22 Mei 2023

20.

Usul Penetapan NI PPPK

23 Mei s.d 20 Juni 2023

*)Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman https://kemenpppa.go.id

 

  1. SISTEM KELULUSAN
  1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi PPPK Kemen PPPA pada laman https://kemenpppa.go.id. Bagi pelamar yang telah  dinyatakan lulus  seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id.
  2. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pemdayaganaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kejra untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
  3. Kelulusan akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

 

  1. LAIN-LAIN
  1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) pada tempat yang dipilih oleh pelamar sesuai dengan lokasi ujian yang telah ditentukan.
  2. Pelamar yang tidak hadir, terlambat, dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  3. Panitia Seleksi PPPK Kemen PPPA tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA.
  4. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Kemen PPPA. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Kemen PPPA Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kemen PPPA https://kemenpppa.go.id
  6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru terkait Seleksi PPPK Kemen PPPA Tahun Anggaran 2022.
  7. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab terhadap  informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
  8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
  9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi aturan, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
  10. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kemen PPPA Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dapat menghubungi Call Center yang dapat dihubungi pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB: telpon (021) 3805563/3842638 (ext 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023);  kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  @kpp_pa;  kemenpppa. Pengaduan pelaksanaan seleksi PPPK di Nomor 0813 9969 1152 (hanya melalui WhatApps) dan helpdesk pada SSCASN.

 

Jakarta, 20  Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022

 

 

 

Pribudiarta Nur Sitepu

NIP. 196603241991031001

 

Silakan download file lampiran di bawah ini :

Pengumuman Nomor 16 Tahun 2022 tentang Seleksi PPPK (FORMASI TENAGA TEKNIS) DI LINGK. KEMEN PPPA TA 2022

Rincian Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis

Lampiran II Surat Pernyataan

Lampiran III Surat Lamaran

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 29 Januari 2023

Menteri PPPA Kunjungi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Mojokerto ( 40 )

Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menemui korban dan tiga…

Siaran Pers, Sabtu, 28 Januari 2023

Berkunjung ke Sidoarjo, Menteri PPPA Apresiasi Integrasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual ( 34 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemantauan kasus kekerasan…

Siaran Pers, Minggu, 29 Januari 2023

FANTOURA : FORUM ANAK TOUR NUSANTARA   ( 55 )

Jakarta (29/01) – Forum Anak Nasional (FAN) mengawali tahun 2023 dengan melakukan kegiatan kreatif. Melalui kegiatan FANTOURA

Siaran Pers, Jumat, 27 Januari 2023

Wujudkan Tempat Wisata Bebas Kekerasan Seksual, KemenPPPA Dorong Korban Kekerasan Berani Bicara ( 91 )

Jakarta  (27/01) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyesalkan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh pengunjung di…

Siaran Pers, Jumat, 27 Januari 2023

DIY Raih Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, Menteri PPPA Berikan Penghargaan ( 89 )

Yogyakarta (27/07) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak…