Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Konflik Sosial
PRESS RELEASE
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN DAN KONFLIK SOSIAL
Jakarta (4/3) – Konflik komunal dan kekerasan horizontal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia kerap kali mengakibatkan perempuan dan anak menjadi korban. Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan konflik kekerasan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berbagai langkah dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, meningkatkan akses, dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di wilayah konflik. .
Komitmen negara untuk merespon situasi konflik di Indonesia, terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban konflik, dimana dampaknya banyak merugikan perempuan dan anak diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3A-KS). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kementerian/Lembaga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan RAN P3A-KS dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, dan stakeholder terkait di Kementerian PP-PA.
Usai pembukaan Rakernis RAN P3A-KS, Sekretaris Kementerian PP-PA, Sri Danti Anwar mengatakan, “P3A-KS merupakan cross cutting issues yang di dalamnya terkait dengan isu sosial, politik, hukum, ekonomi, keamanan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program lima tahun ini akan dijalankan oleh 17 Kementerian/Lembaga, termasuk Kemenkopolhukam dan Kemenko Bidang Perekonomian.” Sri Danti Anwar menambahkan rencana aksi nasional ini akan menitikberatkan pada aspek pencegahan, advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional.
Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional ini ditetapkan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial melalui Peraturan Menko Kesra Nomor 8 Tahun 2014. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial diharapkan dapat membangun sinergi dan ownership antara Kementerian/Lembaga dan masyarakat guna mewujudkan kesamaan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan RAN P3A-KS. Selain itu, rakernis juga dapat menjadi sarana informasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan terkait komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan akibat konflik, serta mewujudkan dan menjaga perdamaian.