Press Release: Linda Gumelar Percepat PUG dan Hak Anak Melalui Pembentukan Forum Organisasi Keagamaan
PRESS RELEASE
LINDA GUMELAR PERCEPAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK
MELALUI PEMBENTUKAN FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN
Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) merupakan isu lintas bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama. Untuk itu, bertempat di Ruang Kartini – Kantor Kementerian PP&PA (KPP-PA), Senin (30/06), Menteri PP&PA, Linda Amalia Sari, bersama para pemimpin organisasi kemasyarakatan, menandatangani Nota Kesepahaman Pembentukan Forum Organisasi Keagamaan.
“Saya yakin Forum Organisasi Keagamaan yang telah kita bangun sangat efektif dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, termasuk didalamnya mengintegrasikan hak anak. Melalui Nota kesepahaman ini, kita telah menjalin kerjasama yang kuat dalam sebuah ikatan untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan hak anak dalam semua program, serta kegiatan dimasing-masing Organisasi”, tutur Menteri PP&PA.
Meski pembentukan Forum ini dilakukan di penghujung Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, namun Menteri PP&PA yakin kelanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan hak-hak anak pasti tetap dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Melalui penanaman nilai-nilai luhur yang bermuara pada tiang agama, Forum Organisasi Keagamaan dapat menjalankan perannya untuk mensosialisasikan isu PP&PA, hingga ke tingkat keluarga. Selain itu Forum Organisasi Keagamaan juga dapat membantu dalam melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah baik dipusat dan daerah, baik kerjasama dengan pemerintah atau dengan kekuatan organisasi masing-masing, demi terwudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak.
Sinergitas Forum Organisasi Keagamaan yang berbasis masyarakat dengan pemerintah, masih membutuhkan dukungan dari dunia usaha sebagai perwujudan 3 pilar pembangunan. “Saya berharap Forum yang telah dibangun ini dapat juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena sesuai amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005–2025 bahwa pembangunan itu mempunyai tiga pilar yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk itu peluang yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kerjasama dengan Dunia Usaha, baik di tingkat pusat dan daerah”, terang Menteri PP&PA.
Kemudian, Menteri PP&PA pun mengharapkan adanya penyusunan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman. Rencana Aksi ini dapat disusun dan dilaksanakan baik oleh KPP-PA maupun semua organisasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Melalui Rencana Aksi, seluruh amanah yang dimandatkan pada Forum Organisasi Keagamaan diharapkan dapat terwujud secara komprehensif.[ans]
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com