Press Release: Menteri PP-PA di Sidang CSW New York 2015: RI Berkomitmen Kuat Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
PRESS RELEASE
Menteri PP-PA di Sidang Comission on The Status of Women (CSW) New York 2015:
RI Berkomitmen Kuat Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pernyataan dalam event Commission on the Status of Women (CSW) ke 59 tanggal 9 Maret 2015 di UN HQ, NY, yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon. Pernyataan beliau antara lain bahwa pelaksanaan Landasan Aksi Beijing selama 20 tahun di Indonesia dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, khususnya bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, dan penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Selama 20 tahun implementasi Landasan Aksi Beijing, telah banyak kemajuan yang dicapai, maupun tantangan yang dihadapi.
Di bidang pendidikan, partisipasi dan akses perempuan dan laki-laki di tingkat SD dan menengah hampir 100%. Di bidang kesehatan, wanita Indonesia memiliki status kesehatan lebih baik yg ditunjukkan dari peningkatan harapan taraf hidup. Namun demikian, tantangan yang masih ada adalah angka kematian ibu meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran seiring dengan peningkatan angka kelaziman HIV/AIDS dikalangan perempuan. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga semakin meningkat, walaupun masih ada tantangan dalam pengupahan dan pekerjaan yang layak bagi mereka.
Di kehidupan publik dan pengambilan keputusan, peran perempuan Indonesia juga semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini Indonesia memiliki 8 menteri perempuan dalam kabinet yang menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang eksekutif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah masih terus memperbaiki dan mengupayakan peningkatan representasi perempuan dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari sisi kelembagaan, 34 K/L dan 30 Provinsi sudah mulai melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat implementasi hak-hak perempuan dan anak, antara lain : memperkuat perangkat perempuan nasional termasuk Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak; me-review dan mengharmonisasikan hukum dan peraturan untuk lebih rensposif gender dan tidak diskriminatif; mengakselerasikan implementasi dari perencanaan dan penganggaran gender di segala lini; meningkatkan dukungan dan pelayanan kepada para perempuan korban kekerasan dan perdagangan manusia, menguatkan perlindungan kepada para TKI; memastikan dalam setiap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah memiliki tingkat kewaspadaan dan komitmen yang sama dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan usia reproduksi yang tepat serta pendidikan; dan mewujudkan kerja ygan layak. Pemerintah sendiri tidak akan bisa untuk melakukan ini semua sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi dan partnership yang kuat diantara para stakeholder dari masyarakat umum dan dorongan dari sektor swasta. Strategi yang inovatif harus diimplementasikan demi mengikutsertakan para laki-laki sebagai partner aktif dan agen kesetaraan gender.