Press Release: Optimalisasi PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Penyelenggaraan Hubungan Politik Luar Negeri
PRESS RELEASE
Optimalkan PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak
Melalui Penyelenggaraan Hubungan Politik Luar Negeri
Jakarta (06/3) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA), Yohana Yembise dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menandatangani MoU (nota kesepahaman bersama) tentang “Penerapan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Rangka Penyelenggaraan Hubungan dan Politik Luar Negeri di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Kesepakan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran Responsif Gender (ARG) terkait penerapan PUG, perlindungan Perempuan dan anak dalam rangka penyelenggaraan politik Luar Negeri.
Isu gender dan anak sudah menjadi isu internasional yang di dalamnya banyak aspek menjadi sebuah keharusan untuk menjadikan aspek kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari kegiatan antar negara. Dalam perkembangan kerjasama regional, ASEAN, APEC, dan juga kerjasama bilateral maupun multilateral lainnya, semua negara telah bersepakat bahwa perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari masyarakat yang akan menerima manfaat dari kerjasama internasional harus menjadi pusat perhatian atau biasa disebut sebagai pendekatan people centered development . “Baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dari berbagai kelompok dan golongan di masyarakat harus mendapat manfaat dari kerjasama regional dan international yang kita lakukan selama ini.”, ungkap Menteri PP dan PA.
Semetara itu, Kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, transportasi, keuangan, produksi dan lainya selain memberikan banyak manfaat bagi masyarakat juga memberi peluang untuk meningkatnya kejahatan dan eksploitasi manusia. Perdagangan perempuan dan anak semakin besar, kejahatan seksual pada perempuan dan anak semakin marak begitu pula dengan peredaran narkoba yang memanfaatkan kaum perempuan semakin banyak dan banyak resiko lainnya yang ikut terbawa oleh kemajuan di seluruh dunia. Oleh sebab itu kesadaran akan pentingnya faktor masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan kita di dalam memanfaatkan perkembangan dunia.
Kementerian Luar Negeri melalui Menteri maupun para diplomatnya telah memperjuangkan kesetaraan gender untuk berada di semua kerjasama internasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kerjasama internasional yang berdampak kepada semakin meningkatnya kedudukan dan hak perempuan dan anak Indonesia di mata dunia dan juga secara langsung memberikan dampak pada pelaksanaan tugas semua kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak.
Peningkatan kerjasama ekonomi juga memberi peluang besar untuk peningkatan ekspor. Bukan hanya hasil bumi, namun juga komoditi hasil olahan dan juga hasi industri kreatif. Perempuan banyak berada di sektor industri kecil, 52 juta usaha ekonomi, 98 persennya adalah usaha ekonomi mikro dan lebih dari separuhnya dilakukan oleh perempuan. “kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat membawa mereka pada tataran dimana kerjasama ekonomi juga memberi nilai tambah untuk produksi dan penghasilan mereka”, tutur Menteri PP dan PA. Kementerian Luar Negeri memiliki peran strategis dalam upaya memberikan manfaat untuk dari kerja sama ekonomi ini.
Selain itu kita juga memahami, pekerja migran dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, namun sebagian besar dengan kualifikasi yang rendah dan bekerja di sektor informal. Dengan rata-rata pendidikan yang sangat rendah, maka resiko yang dialami juga menjadi tinggi. Negara harus hadir untuk melindungi mereka. Era masyarakat ekonomi ASEAN harus menjadi momentum bangsa Indonesia untuk mendorong perempuan mengakses berbagai sumber daya dan sarana dan prasarana yang ada sehingga mereka mampu bersaing di kancah regional baik melalui industri rumahan maupun industri yang lebih mapan.
Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan dalam pembahasan tentang gender di forum-forum internasional seperti APEC, ASEAN, PBB dan lain-lain menjadi salah satu langkah konkrit dalam melindungi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan Kementerian Luar Negeri untuk tetap menjamin peluang yang sama bagi pasangan suami istri untuk berkarir sebagai Diplomat di perwakilan Indonesia di luar negeri dengan lokasi penempatan yang tidak berjauhan. Hal ini tentunya bertujuan untuk tetap menjamin terselenggaranya ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar ketahanan bangsa.
“Dengan ditandatanganinya MoU kami mengharapkan akan lebih banyak kerjasama teknis dan substansial yang dapat dilakukan dan sebagai Kementerian yang diberi tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, kami akan selalu siap membantu Ibu Menteri beserta jajaran”, pungkas Menteri.