SHEnergy Fest 2026, Wamen PPPA : Tidak lagi Top-Down, Aspirasi Perempuan Akar Rumput Dapat Masuk RPJMN
Siaran Pers Nomor: B- 221 /SETMEN/HM.02.04/5/2026
Jakarta (24/5) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menyambut baik hasil temuan, aspirasi, dan praktik baik berbasis komunitas dari berbagai komunitas perempuan di Indonesia yang aktif bergerak hingga tingkat akar rumput. Berbicara pada diskusi SHEnergy Fest 2026 di Jakarta, Wamen PPPA memotivasi peserta diskusi untuk mengolah hasil diskusi menjadi policy brief agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kita sangat butuh policy brief dari masing-masing komunitas sehingga bisa kita tindaklanjuti di tingkat kementerian dan dijadikan solusi. Sekarang ini kita tidak bisa lagi hanya top-down, tetapi harus memadukan fasilitasi pemerintah dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Setiap hasil diskusi sangat berharga dan ini bisa diperdalam lagi agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam perencanaan pemerintah, seperti misalnya dalam roadmap Rencana Aksi Nasional Gender dan Pembangunan Inklusif (RAN GPI),” ujar Wamen PPPA dalam acara SHEnergy Fest 2026, pada Sabtu (23/5).
Wamen PPPA mengatakan pemerintah saat ini tengah berada pada momentum penting untuk membangun kebijakan berbasis bottom-up atau kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu, Kemen PPPA berupaya menjahit berbagai program pemerintah agar benar-benar sampai ke desa dan menjawab kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan secara nyata.
“Program kebun pangan lokal perempuan di NTT sebagai salah satu contoh pemberdayaan perempuan dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Melalui program tersebut, perempuan diberi kesempatan menjadi agen perubahan dengan cara mengelola lahan Perhutanan Sosial sebagai entry point pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus penguatan ketahanan pangan masyarakat,” kata Wamen PPPA.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PPPA juga menekankan pentingnya membangun perspektif gender di seluruh kementerian dan lembaga. Wamen PPPA menilai tantangan saat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya program, melainkan bagaimana perspektif gender diwujudkan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya responsif gender.
“Kita ingin mendorong bagaimana desa mandiri berbasis gender ini benar-benar direalisasikan. Jadi bukan hanya konsep, tetapi menjadi kenyataan di masyarakat,” ujar Wamen PPPA
Wamen PPPA menegaskan Kemen PPPA terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transisi energi berkeadilan. Wamen PPPA berharap hasil diskusi dan sinergi yang terbangun dalam SHEnergy Fest 2026 dapat dikembangkan menjadi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti mengatakan SHEnergy Fest 2026 menjadi ruang untuk memperkuat perspektif perempuan dalam transisi energi di Indonesia. Menurutnya, isu energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap perempuan serta kelompok rentan.
“Kita ingin menggali bagaimana perspektif perempuan melihat transisi energi, apakah benar-benar adil bagi perempuan dan kelompok rentan. Hasil diskusi dalam SHEnergy Fest 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan policy paper untuk disampaikan kepada pemerintah, termasuk sebagai masukan dalam penguatan kebijakan energi nasional yang lebih inklusif dan berperspektif gender,” ujar Direktur Eksekutif LBH APIK Indonesia.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id