Kerjasama Kemen PPPA dan Asosiasi PPSW , Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Kelurahan Di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
Nomor: B-233/SETMEN/HM.02.04/07/2024
Jakarta (22/7) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Perkumpulan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknik Kepemimpinan Perempuan Pedesaan dalam rangka mendorong keterlibatan perempuan dalam paritisipasi perempuan dalam politik baik politik elektoral maupun non elektoral. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk mendorong pencapaian idikator pembangunan bidang kesetaraan gender di Indonesia.
Saat ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia memang menunjukan peningkatan dari 91,63 di tahun 2022 menjadi 91,85 pada tahun 2023. Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan dari 76,59 di tahun 2022 menjadi 76,90 pada tahun 2023.
“IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Kendatipun mengalami peningkatan namun pencapaian IPG di Indonesia masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 92,00. Sedangkan untuk IDG masih banyak daerah yang dibawah dari angka nasional,” jelas Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender bidang Politik dan Hukum, Iip Ilham Firman.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk daerah Jakarta Timur mengalami peningkatan dari tahun 2022 74.43 menjadi 76.14 pada tahun 2023 Jakarta Selatan pada tahun 2022 75,59 menjadi 76,31 pada tahun 2023 dan tergolong tinggi jika analisisnya ke dalam skor 0-100 poin sehingga perlu terus dilakukan pendampingan.
Iip Ilham menyampaikan upaya yang telah banyak terlihat perbaikan terhadap kondisi perempuan, namun dibandingkan dengan laki-laki masih banyak perempuan yang tertinggal. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan, bukan hal mudah karena banyak kendala dan tantangan yang dihadapi.
“Kendala kultural, struktural, dan fungsional yang menghadang secara bersamaan dengan proses aktivitas laki-laki dan perempuan,” tambah Iip Ilham.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Global Gender Gap Report WEF 2023, kesenjangan gender di Indonesia berada di urutan ke 87 dari 146 negara di dunia dan ketertinggalan perempuan tertinggi pada partisipasi di bidang ekonomi dan politik.
“Kesenjangan gender di politik dan pengambil keputusan khususnya kepemimpinan perempuan karena masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya perempuan secara aktif dalam pembangunan politik dan ekonomi, utamanya di perdesaan,” sambung Iip Ilham.
Senada disampaikan juga oleh Sekertaris Eksekutif Asosiasi PPSW Fitriani Sunarto bahwa bimbingan teknis kepemimipinan perempuan kelurahan diselenggarakan untuk memberikan pembekalan kepada para perempuan kelurahan untuk meningkatkan perannya.
“Peningkatan perannya adalah dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di dewan lembaga, meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan ketua RT/RW calon legislatif, meningkatkan komitmen para penentu kebijakan di kelurahan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di wilayah kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender,” terang Fitriani Sunarto.
Bimtek yang berlangsung selama 3 hari ini mengundang peserta dari 30 orang pemimpin perempuan di wilayah kelurahan Jakarta Timur dan 30 orang pemimpin perempuan dari Jakarta Selatan yang telah memiliki inisitif perubahan dalam diri, keluarga dan lingkungannya untuk kesetaraan gender. Masing-masing wilayah diselenggarakan di Koperasi Sahabat Perempuan dan Anak Jakarta Timur pada tanggal 10-12 Juli 2024 dan di Koperasi Wanita Nurhikmah Jakarta Selatan pada tanggal 17-19 Juli 2024. Dalam kegiatan tersebut dihadiri perwakilan utusan dinas PPPA Provinsi DKI Jakarta dan Dinas PPPA Kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan beserta Camat Cipayung dan Camat Jagakarsa.
Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Asosiasi PPSW serta berbagai pihak terkait. Kegiatan ini penting karena (1) Jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan laki-laki; (2) Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik; (3) Tuntutan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; (3)Tingkat keterwakilan di lembaga-lembaga penentu kebijakan belum berkeadilan gender; (4) Perempuan berhak berperan dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan dirinya, dalam mengejar ketertinggalan perempuan di berbagai bidang pembangunan; (5) Perempuan memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan laki-laki.
#Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id