Penyusunan Renstra Revisi Kementerian PP dan PA Tahun 2016-2019
Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renstra Revisi Kementerian PP dan PA Tahun 2016-2019 ini adalah: Tersusunnya Renstra hasil revisi yang telah disesuaikan dengan struktur baru Kementerian PP dan PA (Perpres 59/2015 dan Permen PP dan PA 11/2015), dengan penataan ADIK (PMK 196/2015), serta dengan SAKIP (Perpres 29/2014); dan, Tersusunnya komponen dari setiap program/kegiatan yang dapat dijadikan sebagai acuan referensi saat penyusunan RKA-K/L. Penyusunan Renstra Revisi Kementerian PP dan PA Tahun 2016-2019 ini diharapkan dapat selesai selambatnya pada November 2016. Penyusunan Renstra Revisi KPP dan PA 2016-2019 akan dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya: Studi literatur (Renstra 2014-2019, Perpres 59/2015, Permen PP dan PA 11/2015, PMK 196/2015, Perpres 29/2014, dan peraturan lainnya) ; Pembahasan draft awal bersama stakeholder (Bappenas, Kemenkeu dan Kemen PAN & RB); dan, Pembahasan Draft 1 bersama internal satker teknis di Kementerian PP dan PA.
Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, Kementerian Keuangan telah melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sejak tahun 2015. Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan logika berpikir (Logical Framework) untuk melihat hubungan logis antara input-output-outcome serta dengan memperbaiki redaksi/rumusan sasaran kinerja beserta indikator-indikatornya, untuk melihat keterkaitan antara output-outcome di level yang lebih tinggi dengan output-outcome di level bawahnya. Dalam penerapannya di aplikasi ADIK, setiap unit didorong untuk fokus memiliki output masing-masing yang menjadi ciri khas unit tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi kinerja dari unit bersangkutan. Penataan ADIK yang dilakukan diharapkan dapat mengharmonisasi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
Renstra merupakan dokumen perencanaan yang juga menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk itu penyusunan indikator-indikator yang akan digunakan harus dapat digunakan sebagai alat ukur dalam evaluasi program dan kegiatan terutama pada penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun anggaran berakhir. LAKIP, sebagai bagian dari SAKIP, mengukur pencapaian keberhasilan program/kegiatan melalui indikator kinerja utama dan sasaran yang disajikan dalam perjanjian kinerja. Dalam hal ini peran renstra cukup penting sebagai acuan dalam penentuan pengukuran kinerja, sehingga perlu disusun renstra yang dapat menjamin konsistensi indikator dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja hingga sampai pelaporannya.