Kemen PPPA Dorong Kepemimpinan Perempuan Responsif Gender melalui Penguatan Perencanaan dan Penganggaran di K/L Sektor Kepemimpinan bersama World Bank
Siaran Pers Nomor: B-247/SETMEN/HM.02.04/06/2026
Jakarta (11/06) – Kesenjangan gender di sektor kepemimpinan publik masih menjadi tantangan besar yang memerlukan pembenahan sistemis. Struktur birokrasi dan tata kelola di berbagai tingkatan dinilai belum berpihak secara optimal terhadap perluasan partisipasi serta eksistensi perempuan di posisi pengambil keputusan.
"Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, jumlah perempuan yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya mendominasi, yaitu sebesar 54 persen. Namun demikian, representasi mereka di posisi pengambil keputusan strategis masih rendah, seperti di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama baru 16,57 persen, JPT Madya 16,19 persen, dan JPT Pratama 15,83 persen,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) Pengampu Sektor Kepemimpinan.
Lebih lanjut, Amurwani menjelaskan hanya 6 persen perempuan yang menjabat sebagai kepala desa. Hambatan kultural, bias struktural, sistem manajemen talenta yang belum afirmatif, hingga minimnya fasilitas pendukung seperti daycare membuat Indeks Pembangunan Gender (IPG) baru mencapai 91,83, masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93,41.
Amurwani mengatakan bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama World Bank pada 3-5 Juni 2026 ini memegang peran krusial bagi sepuluh K/L pengampu sektor kepemimpinan. Fokus pendampingan diarahkan secara substantif agar hasil analisis gender terintegrasi penuh ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 yang saat ini tengah disusun oleh masing-masing instansi. Langkah ini penting untuk memastikan instrumen teknis seperti Gender Analysis Pathway(GAP) dan Gender Action Budget (GAB) benar-benar diimplementasikan dalam siklus riil, bukan sekadar berhenti di level administrasi.
“Bimtek ini diikuti oleh perwakilan perencana dari beberapa K/L strategis, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh peserta dibekali kemampuan praktis untuk melakukan penandaan (tagging) Anggaran Responsif Gender (ARG) pada aplikasi KRISNA,” tutup Amurwani.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id