Kemen PPPA Dorong Revitalisasi Pengarusutamaan Gender di Sektor Pendidikan Bersama World Bank Guna Dukung Target RPJMN 2025-2029
Siaran Pers Nomor: B-246/SETMEN/HM.02.04/06/2026
Jakarta (11/06) – Pendidikan yang responsif gender menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keadilan sosial, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Guna mempercepat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama World Bank menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) Pengampu Sektor Pendidikan pada tanggal 25-26 Mei 2026.
"Kesetaraan gender merupakan pilar pembangunan nasional yang sudah dinyatakan dalam Asta Cita Presiden. Visi pembangunan nasional pun menempatkan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas sebagai prioritas utama demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, pendidikan bertindak sebagai instrumen transformasi sosial yang menentukan kualitas generasi masa depan. Sektor ini dituntut mampu memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Ke depannya, keberhasilan PUG tidak hanya diukur dari jumlah dokumen atau tagging anggaran, tetapi sejauh mana kebijakan dan program yang kita susun benar-benar memberikan dampak nyata bagi perempuan dan laki-laki secara adil dan setara," ungkap Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA selaku Project Management Unit (PMU), Prita Ismayani.
Dalam sesi paparan pertama, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Bappenas, yang diwakili oleh Rifqi Maulana, memaparkan potret serta isu strategis gender pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2025, proporsi peserta didik antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah merata di semua jenjang. Namun, kesenjangan nyata masih terjadi pada proporsi pendidik akibat adanya stigma hanya perempuan yang cocok menjadi guru pendidikan anak usia dini (PAUD).
Rifqi menyoroti aspek akses pendidikan yang masih bias gender, mulai dari kurikulum dan bahan ajar hingga sarana prasarana sekolah seperti desain kamar mandi yang belum responsif gender. Terkait isu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai sekitar 3 juta anak pada 2025, Rifqi menekankan perlunya perhatian khusus pada faktor perkawinan anak yang berpotensi tinggi menyebabkan siswi putus sekolah, terutama pada masyarakat miskin.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Vivi Andriani memaparkan berbagai komitmen dan kemajuan yang telah dicapai di lingkungan kementerian. Kemendikdasmen telah memiliki regulasi penguat PUG seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 serta sistem data terpilah gender melalui Dapodik. Strategi responsif gender pun diwujudkan dalam program riil, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah, serta penyediaan sarana prasarana ramah gender di sekolah.
"Rincian Output (RO) masih menggunakan yang eksisting, namun kami pastikan bagaimana Term of Reference (ToR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sudah responsif gender," kata Vivi. Meski demikian, Vivi mengakui masih adanya hambatan berupa kapasitas SDM yang terbatas serta pemahaman PUG yang belum merata di internal instansi.
Bergeser pada jenjang pendidikan tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Bappenas, yang diwakili oleh Hanifah Umi, menjelaskan tantangan yang bergeser dari sekadar afirmasi akses menuju penguatan kualitas. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka partisipasi mahasiswa di perguruan tinggi saat ini justru didominasi oleh perempuan. Kesenjangan baru yang muncul adalah segregasi kuat dalam pemilihan bidang studi. Partisipasi perempuan masih relatif rendah di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan cenderung menumpuk di bidang sosial-humaniora.
"Tantangan utama pembangunan sumber daya manusia ke depannya bukan hanya meningkatkan akses pendidikan tinggi secara umum tetapi memastikan keterwakilan perempuan pada bidang-bidang strategis masa depan yang berkaitan dengan STEM. Dalam RPJMN, PUG dimanifestasikan untuk mendorong ekosistem kampus yang inklusif lewat pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi,” tegas Hanifah.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri secara aktif oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga strategis, meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan tersebut diisi dengan asistensi intensif dari narasumber teknis Kementerian Keuangan dan Kemen PPPA memandu secara langsung untuk bisa menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) dalam melakukan penelaahan Renja K/L Tahun 2027. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap kementerian pengampu dapat menghasilkan draf dokumen anggaran yang memiliki ketajaman analisis gender serta kualitas tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) yang valid.
Pembangunan tata kelola pemerintahan yang responsif gender membutuhkan komitmen kuat dari para perencana program untuk mengawal integrasi perspektif gender ini ke dalam RO dari unit kerja masing-masing. Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin erat bersama dukungan pendanaan hibah dari World Bank melalui Program MDTF Tahap III, komitmen penganggaran yang adil dan inklusif diharapkan dapat berjalan berkelanjutan guna menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menuju target nasional ≤ 0,38.
Sejak 2022, Kemen PPPA terus melakukan revitalisasi PUG pada tujuh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan. Kemen PPPA juga terus meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga melalui berbagai kegiatan Bimbingan Teknis PPRG. Sektor pendidikan merupakan salah satu dari lima sektor prioritas nasional bersama dengan infrastruktur, ekonomi, kepemimpinan, dan kesehatan, yang memiliki peran sangat strategis dalam memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan partisipasi publik perempuan, serta menghapus kesenjangan berbasis gender di Indonesia.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id